Wonosobonews.com - Dengan garis finish yang terbentang di tahun 2024, Kabupaten Wonosobo semakin memperkuat langkahnya dalam upaya menekan angka stunting hingga mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu 14 persen.

Dinamika perjuangan ini semakin serius dengan adopsi strategi Audit Kasus Stunting, sebuah pendekatan inovatif yang berjanji menjangkau setiap sudut kecamatan di daerah tersebut. Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, menegaskan komitmen ini dalam sebuah rapat koordinasi yang penting, tidak hanya sebagai sebuah bentuk deklarasi politik tetapi juga sebagai panggilan aksi nyata bagi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan.

Acara yang diadakan di ruang Mangoenkoesoemo pada hari Kamis, 7 Desember 2023, itu bukan hanya menandai sebuah pertemuan, melainkan simbol dari sebuah gerakan kolektif yang menggugah kesadaran akan pentingnya menangani stunting untuk masa depan generasi penerus bangsa.

Wakil Bupati (Wabup) menyampaikan optimisme bahwa audit yang terintegrasi bisa menjadi katalisator yang mendorong Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) untuk berkomitmen penuh dalam usaha mempercepat penanganan stunting

Dengan kerja keras dan dedikasi, diharapkan upaya konvergensi dalam penanganan stunting dapat terlaksana secara efektif sehingga menghasilkan kemajuan nyata dalam memerangi tantangan yang memengaruhi generasi masa depan bangsa. Keberhasilan ini tidak hanya patut diukur dari kemajuan statistik kesehatan tetapi juga dari kualitas dan kesinambungan program yang dijalankan.

“Upaya penurunan stunting di Wonosobo mulai membuahkan hasil, sebagaimana hasil penimbangan serentak pada bulan Agustus 2023 yang menunjukkan prevalensi sebesar 15,2 persen. Hal ini harus kita jadikan sebagai motivasi dan dorongan semangat untuk lebih gencar mengupayakan penurunannya,” jelas Albar.

Ketika Albar, menginstruksikan Tim Pakar dan Tim Teknis untuk bekerja dalam koridor kewenangan mereka, ia menegaskan bukan hanya pentingnya kerja sama lintas sektor, tetapi juga pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Berjalannya kebijakan satu dengan yang lain, hendaknya dapat saling mendorong efektivitas dan keberhasilan penanganan stunting, maka penting untuk memastikan seluruh program percepatan penanganan stunting berjalan secara berkesinambungan.

“Audit Kasus Stunting saya harap mampu menggali akar permasalahan yang menyebabkan penanganan stunting kurang efektif, sehingga hasil audit dapat menjadi acuan dalam penyusunan strategi yang lebih tepat, sekaligus mengeliminasi potensi terjadinya stunting pada kelompok sasaran,” pintanya.

Senada dengan Gus Albar, Kabid Pembangunan Keluarga dan Advokasi DPPKBPPPA Wonosobo, Roro Farighoh menyampaikan, setelah Audit Kasus Stunting (AKS) Tingkat Kecamatan, selanjutnya dilakukan pembahasan tingkat kabupaten melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten.

“Desiminasi audit kasus stunting merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya mengidentifikasi faktor risiko dan faktor penyebab stunting secara lebih mendalam. Yang diharapkan mampu menggali akar permasalahan penyebab penanganan stunting kurang efektif pada sasaran, sehingga hasil audit dapat menjadi acuan dalam penyusunan strategi yang lebih tepat, sekaligus mengeliminasi potensi terjadinya stunting pada kelompok sasaran,” jelasnya.

 Roro, menyoroti empat bidang penting untuk penyelidikan mendalam lokasi yang dipilih Desa Ngalian dan Besuki di Kecamatan Wadaslintang, Kelurahan Jaraksari di Kecamatan Wonosobo, dan Desa Pagerejo di Kecamatan Kertek telah dipilih dengan cermat berdasarkan kriteria tertentu. Daerah-daerah ini, yang mewakili berbagai aspek di wilayah ini, memegang kunci untuk memahami penyebab utama terjadinya stunting di Kabupaten Wonosobo. Saat kami mempelajari setiap komunitas unik.

“Kegiatan Audit dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, diseminasi kasus stunting semester 1 dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2023, dan semester 2 pada 7 Desember 2023 ini. Dari pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di desa, dan pelaksanaan rangkaian Audit Kasus Stunting hingga diseminasi kasus stunting, disimpulkan bahwa terdapat ciri kasus yang mirip dari sasaran yang sama, seperti anak usia bawah dua tahun (baduta)/balita, ibu hamil, ibu nifas, maupun calon pengantin,” pungkas Roro.

Wonosobonews.com - Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2023 di Kabupaten Wonosobo tergelar dengan kesederhanaan yang menyimpan kedalaman arti di tengah hijau perbukitan yang menjadi karakteristik kawasan ini, Allure Square Wonosobo berubah menjadi sebuah panggung penghargaan atas keragaman dan kekuatan semangat tanpa batas pada Jumat, 8 November 2023.

Memancarkan tema ‘Akses Tanpa Batas’, rangkaian acara yang dipersiapkan tidak hanya sekadar perayaan, melainkan juga sebuah gerakan simbolis yang menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dengan pertunjukan seni yang menampilkan bakat luar biasa dari para penyandang disabilitas, pentas musik yang menyejukkan hati, dan pantomim yang menyentuh jiwa, malam itu di Wonosobo menjadi saksi bisu bahwa keindahan dan kekuatan bisa datang dalam beragam bentuk.

Selain itu juga ada penyerahan alat kaki bantu dari para donatur di Kabupaten Wonosobo sejumlah 12 buah yang diberikan kepada para penyandang disabilitas.

Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) Saifurohman mengatakan, tujuan dari peringatan Hari Disabilitas Internasional ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas agar memperoleh hak yang sama.

"Karena disabilitas tidak hanya terpaku kepada pemberian bantuan sosial saja. Tetapi juga dalam hal pemberdayaan. Bagaimana kesetaraan benar-benar ada. Sehingga sama-sama berpeluang dan berkontribusi penting dalam pembangunan,” jelas pria yang akrab disapa Ipong tersebut.

Menurut pernyataan Ipong diperkirakan terdapat 4.800 penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah wonosobo, yang masing-masing memiliki tantangan dan kebutuhan uniknya sendiri

Untuk itu dia menyerukan kepada otoritas pemerintah untuk mempertajam fokus mereka pada pengumpulan data yang cermat dan penuh empati. Data yang tepat bukan hanya sekedar kebutuhan birokrasi; hal ini merupakan landasan dalam menciptakan kebijakan dan program yang benar-benar memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas.

"Pendataan yang baik akan menjadi tolak ukur bagi pemerintah bagaimana mengakomodir mereka,” tegas Ipong.

Dia berharap, Peringatan Hari Disabilitas Internasional kali ini menjadi momentum pemenuhan hak-hak disabilitas secara menyeluruh.

"Harapan kami Wonosobo menjadi kota yang lebih inklusif bagi semua, sehingga mereka tidak ada batasan dan hambatan dalam beraktivitas, termasuk memperoleh hak-hak mereka dalam hal pekerjaan, pendidikan maupun kesehatan,” tandasnya.

Salah satu perwakilan donatur Chandra Salim menyebut, bantuan yang diberikan kali Ini merupakan bentuk perhatian masyarakat kepada penyandang disabilitas.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat,"  kata Chandra. 

Sementara itu, CEO PT Zona Media Network Sumali Ibnu Chamid mengaku, sebagai media rujukan bagi masyarakat, WonosoboZone siap membantu menyuarakan aspirasi para penyandang disabilitas. 

"Karena melalui media, apa yang menjadi harapan dan aspirasi mereka diharapkan bisa tersampaikan ke khalayak yang lebih luas," katanya. 

Wonosobonews.com - Seiring dengan semaraknya perayaan Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo bergerak proaktif dalam mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Menyadari bahwa momentum Nataru seringkali diiringi dengan risiko inflasi dan lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat, terutama dalam konteks tahun politik yang penuh dinamika, pemerintah setempat berinisiatif untuk merancang dan menerapkan serangkaian kebijakan ekonomi yang inklusif dan responsif.

Langkah ini diambil tidak hanya untuk mengantisipasi fluktuasi harga, tapi juga untuk memastikan bahwa kegembiraan perayaan tidak ternoda oleh beban ekonomi yang tak terduga. Melalui koordinasi yang efektif antara berbagai instansi terkait dan pemangku kepentingan, Wonosobo berusaha keras untuk memastikan bahwa para warganya dapat menikmati Nataru dengan hati yang tenang dan kesejahteraan yang terjaga.

“Nataru tahun ini tentu agak berbeda karena sudah memasuki tahun politik, maka perlu diantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Selain itu perlu juga koordinasi sebelum nantinya ada rapat lintas sektoral untuk penguatan komitmen dalam upaya penanganan inflasi. Perlu dirumuskan apabila terjadi inflasi, apa yang akan Pemkab lakukan agar bisa mengendalikan inflasi yang terjadi,” ungkap Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo saat menggelar Rakor di Ruang Mangoenkoesoemo Setda Wonosobo, Jumat, 8 Desember 2023.

Andang menegaskan, Pemkab berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna menjaga ketersediaan barang dan jasa esensial pada harga yang terjangkau.

“TPID melalukan cek lapangan melalukan ketersediaan dan harga bapokting, jika ditemukan harganya tinggi lakukan langkah dan skema antisipasi. Untuk Pariwisata pastikan destinasi dan atraksi pariwisata aman, Hotel homestay dan rumah makan dipantau. Merumuskan antisipasi gangguan kantibmas agar perayaan Natal bisa berjalan dengan lancar,” pinta Andang. 

Menjelang berakhirnya tahun dan semangat kemeriahan menyelimuti udara, persiapan yang semarak mulai mewarnai cakrawala Wonosobo dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 mendatang, suasana perencanaan dan koordinasi yang matang menjadi yang terdepan.

Pelopor upaya tersebut adalah Joko Widodo, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Wonosobo, yang menjelaskan pentingnya rapat koordinasi menjelang perayaan hari raya. Pertemuan-pertemuan ini bukan sekedar formalitas namun merupakan inti dari memastikan perayaan akhir tahun berjalan lancar dan menyenangkan. Melalui perpaduan harmonis antara personel keamanan, penyedia layanan kesehatan, dan penyelenggara acara, Wonosobo menjadi panggung yang patut dicontoh untuk perayaan akhir tahun

“Koordinasi yang baik dapat memastikan pelaksanaan yang efisien dan tanpa hambatan. Dengan menyatukan pemikiran dan tindakan, pemerintah dan pelaku usaha dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah lonjakan harga barang dan jasa, menjaga stabilitas ekonomi selama periode perayaan,” jelas Joko.

Selain itu, juga perlunya membahas dan merumuskan strategi pengamanan yang memadai. Hal ini sangat krusial mengingat perayaan Natal dan Tahun Baru sering kali diwarnai dengan peningkatan aktivitas sosial dan kerumunan orang. Rencana keamanan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Terkait kesehatan masyarakat, ujar Joko, penerapan protokol kesehatan perlu ketat diterapkan guna mencegah penyebaran penyakit, terutama mengingat situasi global yang masih belum sepenuhnya stabil.

“Secara keseluruhan, koordinasi ini menjadi instrumen penting dalam menyusun rencana yang holistik dan terkoordinasi untuk merayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukses, menjaga stabilitas ekonomi, dan memberikan perlindungan serta kenyamanan kepada masyarakat,” pungkasnya

Wonosobonews.com - Dianggap lebihi target, bidang air minum dan sanitasi Kabupaten Wonosobo akan mendapat kucuran dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat pada 2024.

Wonosobo digadang jadi penerima DAK terbesar di Jawa Tengah pada bidang tersebut. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Nurudin Ardiyanto saat memberikan sosialisasi kegiatan DAK bidang air minum dan sanitasi tahun 2024 di Pendopo Bupati Wonosobo, Jumat (8/12/2023).

Dikatakan anggaran Rp 28 miliar lebih digunakan untuk pembangunan bidang sanitasi dan air minum. Masing-masing dari dua bidang tersebut mendapat alokasi yang hampir seimbang, yakni Rp 14 miliar.

Ia mencontohkan bidang air minum telah diselesaikan dengan jumlah peningkatan 133,95 persen dari anggaran DAK bidang air minum tahun anggaran 2023. Sebelumnya berjumlah Rp 11,96 miliar menjadi Rp 14,864 miliar pada 2024.

"Itu dibagi pada paket pelaksanaan di 21 desa yang tersebar di sembilan kecamatan didistribusikan untuk 3.741 sambungan rumah (SR)," terangnya.

DAK bidang sanitasi juga akan mengalami kenaikan di tahun 2024. Sebab pada 2023 Wonosobo mendapat DAK Rp 14,115 miliar menjadi Rp 14,994 miliar.

Wonosobonews.com - Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo tahun 2023 menyentuh angka 70,18. Dengan naiknya angka tersebut, Wonosobo masuk dalam daftar 28 kabupaten dengan nilai IPM tinggi.

Hasil tersebut disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, Jaelan Sulat. Ia menyebut angka IPM naik dari tahun sebelumnya, sebesar 0,49 poin.

"Jadi dari yang semula nilainya 69,69 di tahun 2022, saat ini sudah menembus 70,18 atau terjadi kenaikan sebesar 0,49 persen dari tahun sebelumnya," terang Jaelan saat dikonfirmasi, Jumat (8/12).

Dengan capaian tersebut mengangkat status angka IPM Kabupaten Wonosobo dari yang awalnya sedang, menjadi tinggi. "Peningkatan IPM tahun ini merubah warna peta kabupaten kita dari kelompok kabupaten ber-IPM sedang yang sudah melekat puluhan tahun, masuk dalam kelompok 28 kabupaten/kota dengan IPM berkategori tinggi di Provinsi Jawa Tengah," terangnya.

Selain itu peningkatan indeks ini relate dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan indikator-indikator kinerja pembangunan lain. Sebab selama kurun waktu 2020-2023, IPM rata-rata tumbuh 0,55 persen per tahun. 

"Pertumbuhan tampak menanjak di tahun 2022 sebesar 0,65 persen dan terus naik di tahun 2023 menjadi 0,70 persen," ujarnya.

Peningkatan IPM Wonosobo terjadi pada semua komponen penyusunnya. Mulai dari kualitas kesehatan yang mencakup dimensi umur panjang dan hidup sehat; diukur dengan indikator umur harapan hidup, pendidikan yang mencakup dimensi pengetahuan; diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Maupun ekonomi yang mencakup dimensi hidup layak; diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur harapan hidup mencapai 74,01 tahun (bayi-bayi yang lahir di tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga mencapai usia 74,01 tahun), dengan peningkatan 0,12 tahun dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 73,89 tahun.

Untuk dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah bagi penduduk yang berusia 7 tahun ke atas mencapai 11,8 tahun. Posisi ini menunjukkan anak-anak yang berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan bersekolah hingga setingkat SLTA. 

"Angka ini meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun 2022 sebesar 11,78 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat tipis 0,01 tahun, yaitu dari 6,88 tahun pada 2022 menjadi 6,89 tahun," jelasnya.

Pergerakan pada dimensi ini sangat lambat dari tahun ke tahun, terutama pada indikator rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas.

Untuk dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan mencapai Rp 11.577 ribu per orang per tahun; meningkat 469 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 11.108 ribu per orang per tahun atau mengalami kenaikan 4,22 persen.

IPM merupakan indikator ujung yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks ini menjelaskan penduduk dapat mengakses dan menikmati hasil pembangunan, yang termanifestasi dalam kualitas kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. IPM juga digunakan untuk menentukan peringkat pembangunan suatu wilayah, selain sebagai ukuran keberhasilan kinerja pemerintah.