wonosobonews.com - Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan serangkaian lomba yang memukau sebagai bagian dari peringatan Bulan Bahasa 2023.

Kegiatan yang bertempat di sekolah MTs Negeri 1 Wonosobo ini tidak hanya memperlombakan keterampilan bahasa, tetapi juga menghidupkan spirit literasi dan kebudayaan di kalangan peserta didik. Bertepatan dengan perayaan Hari Amal Bakti (HAB) ke-78 Kementerian Agama, lomba yang diadakan pada hari Selasa, 12 Desember 2023, ini berhasil menarik partisipasi dari 34 perwakilan madrasah tsanawiyah negeri dan swasta dengan total 147 peserta lomba yang bergairah.

Ketua Panitia Bulan Bahasa dari MGMP Bahasa Indonesia MTs, Suyono, menuturkan kegembiraan akan adanya lomba yang diresmikan oleh Kepala Kementerian Agama Wonosobo, Panut. Diselenggarakan berbagai cabang lomba yang menarik seperti pidato, mendongeng, stand up comedy, hingga baca puisi yang tidak hanya menantang kemampuan para peserta, tetapi juga membawa nuansa edukatif dan menghibur bagi semua yang hadir.

“Lomba digelar dengan tujuan melestarikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Melatih siswa menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memupuk jiwa nasionalisme melalui cinta berbahasa Indonesia,” tegasnya. Kepala Kemenag Wonosobo Panut mengapresiasi upaya penerapan berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi siswa MTs melalui lomba pidato, mendongeng, baca puisi dan stand up comedy.

“Lomba dalam rangka memperingati Bulan Bahasa ini sangat baik. Apalagi di era digital di mana marak komunikasi via media sosial banyak dilakukan generasi milenial. Saat ini, familier bahasa gaul yang jauh dari kaidah berbahasa yang santun,” tegasnya.

Maka para pelajar MTs, lanjutnya, harus tetap menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar saat bermedsos. Sebab cara berbahasa yang baik dapat menunjukkan citra diri pribadi yang berkarakter baik pula.

“Di era global di mana model komunikasi didominasi melalui sistem digitalisasi, jika tidak punya kesadaran berbahasa yang santun, maka yang ada adalah saling memaki dan menebar ujaran kebencian. Ini yang harus diredam dan dihindari,” paparnya.

Wonosobonews.com - Dewan Pendidikan Wonosobo meminta pemerintah setempat untuk menyediakan alokasi dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) di sekolah-sekolah swasta.

“Saat ini sekolah swasta belum mendapatkan alokasi dana Bosda. Dana Bosda masih dialokasikan di sekolah negeri. Karena itu, ke depan sekolah swasta harus mendapatkan dana Bosda,” tegas, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Wonosobo, Parwanto.

 Pada sebuah pertemuan yang menarik perhatian stakeholders pendidikan di Wonosobo, berbagai masalah penting yang dihadapi oleh sekolah-sekolah Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Wonosobo kegiatan yang berlangsung selama dua hari pada 12-13 Februari 2023 ini, di Kantor Dewan Pendidikan setempat, mempertemukan 70 perwakilan dari Komite Sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs seluruh Kabupaten Wonosobo.

Dengan bimbingan Sekretaris Dewan Pendidikan, Edi Rohani, forum ini menjadi kesempatan bagi Komite Sekolah untuk menyuarakan masalah terkini, khususnya terkait dengan penempatan guru yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang tidak sesuai dengan harapan, menyebabkan ketidakseimbangan di beberapa sekolah.

Dr Sri Haryanto, MPd, sebagai Ketua Dewan Pendidikan Wonosobo, menekankan pentingnya FGD ini sebagai sarana menggali informasi dan mengkaji permasalahan yang mendera sistem pendidikan daerah mereka.

“Hasil penggalian informasi dan persoalan di sekolah akan dijadikan sebagai bahan kajian bagi Dewan Pendidikan. Hasil kajian tersebut selanjutnya akan disampaikan pada Bupati, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Komisi D DPRD Wonosobo,” ujarnya.

Menurut Haryanto, posisi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sama. Yakni sama-sama membantu, mensuport dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Juga membantu peningkatan kualitas pendidikan di Wonosobo.

“Mari kita saling bersinergi dan berkolaborasi untuk sama-sama membantu peningkatan kualitas pendidikan. Dewan Pendidikan berperan di wilayah Kabupaten dan Komite Sekolah berperan di satuan pendidikan,” tegasnya.

wonosobonews.com - Pada hari yang cerah di bulan Desember, gemuruh semangat inovasi dan kolaborasi terasa di sudut Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima delegasi khusus dari Pemkab Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, yang melakukan kunjungan studi tiru mengenai implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

Kunjungan penting ini dibuka secara resmi oleh Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, di Ruang Pringgitan Pendopo, pada hari Senin yang bersejarah, 11 Desember 2023. Keberhasilan Wonosobo dalam menerapkan program inovatif 'Desa Cantik Maduretno' menjadi inspiratif yang ingin dipelajari lebih lanjut oleh rombongan.

Dengan semakin meningkatnya peran serta kebutuhan akan pengolahan dan pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi, Bupati Wonosobo mengatakan peningkatan kualitas data sebagai fondasi dalam merumuskan setiap keputusan dan kebijakan publik.

“Data berfungsi sebagai dasar suatu perencanaan dalam sebuah kebijakan. Sebagaimana di Desa Maduretno yang punya program Desa Cantik Maduretno,” ungkapnya.

Dengan dijadikannya Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar sebagai lokus maupun studi tiru, menjadi sebuah prestasi atau pencapaian program yang baik. 

Prestasi ini mencerminkan komitmen Wonosobo untuk menjadi percontohan dalam pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik. 

Hal tersebut juga memberikan inspirasi dan dorongan positif bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kapabilitasnya dalam mengelola data secara holistik dan terintegrasi.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku, Johan Gonga menyampaikan, SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar-instansi pusat serta daerah.

“Kita datang ke sini untuk replikasi terkait data karena ke depan kita punya program arus satu data. Kita sudah memulai dari desa, dengan pra replikasi di salah satu desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Tentunya melalui kunjungan ini menjadi langkah yang baik bagi kami dalam implementasi SDI,” ujarnya.

Menurutnya, Wonosobo adalah kabupaten yang sudah punya program satu data cukup baik, sebagaimana informasi dari BPS. Sehingga pihaknya melakukan studi tiru untuk melebih mendalami apa yang dilakukan Pemkab Wonosobo.

Melalui kunjungan ini memberikan kesempatan bagi rombongan untuk secara langsung mengetahui program dan praktek terbaik yang telah diterapkan oleh Pemkab Wonosobo dalam manajemen dan pemanfaatan data.

"Tim dari Pemda Kepulauan Aru dapat belajar dari pengalaman Kabupaten Wonosobo dalam menyelaraskan data dari berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengambilan keputusan,” tuturnya.

Dengan berbagi pengalaman dan pembelajaran, diharapkan tercipta sinergi antar daerah yang memperkuat upaya bersama dalam mencapai visi Satu Data Indonesia.

Implementasi Satu Data Indonesia diharapkan dapat menjadi dasar yang kokoh dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, penyelarasan program pembangunan, dan peningkatan kualitas layanan publik.

“Studi tiru ini menjadi langkah konkrit dalam membangun komunitas pemerintah daerah yang semakin cerdas dalam mengelola data untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Wonosobonews.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo siap mengungkap data penting yang diharapkan dapat mengarahkan masa depan kedaulatan pangan negara dan kesejahteraan masyarakat agraris. Pada Selasa pagi yang cerah, tanggal 12 Desember 2023, para pemangku kepentingan utama dan pejabat daerah berkumpul di Ruang Rapat Mangunkusumo yang megah di Setda Wonosobo untuk mengambil bagian dalam acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023)

Tahap I. Pertemuan tersebut menandai a dekade sejak sensus terakhir sebuah inisiatif yang menyoroti kontur pertanian Indonesia. Saat Indonesia memulai sensus pertanian ketujuh, Kepala BPS Kabupaten Wonosobo, Mustaqim, melakukan sosialisasi data hasil panen yang baru dipanen, yang ditanam di lahan penelitian selama bulan Juni dan Juli tahun ini informasi yang bukan sekadar informasi statistik. alam, namun merupakan sumber kehidupan kebijakan dan perencanaan agraria nasional.

"Ini bisa menjadi data dasar untuk bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan di masing-masing daerah terutama di daerah Wonosobo. Kita mengeluarkan beberapa data itu sudah sampai level kecamatan," ujarnya.

Meski demikian Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 (ST 2023) Tahap I telah berhasil mengukur suhu kegiatan pertanian di seluruh negeri. Kendati mengumumkan awalnya menawarkan sekilas pandangan umum yang informatif, detail lebih lanjut dari data yang mendalam masih sabar menunggu penyelesaian.

Menjelang beredarnya informasi yang lebih detail pada bulan April 2024, masyarakat dan pelaku industri pertanian di Kabupaten Wonosobo dapat menarik nafas lega mengetahui bahwa sebanyak 780 petugas lapangan telah berkontribusi dalam mengumpulkan data krusial di sektor-sektor vital; mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, hingga jasa pertanian.

Tak hanya itu, sensus ini juga memperluas cakupannya pada berbagai unit usaha pertanian termasuk Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL), memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang wajah pertanian Indonesia saat ini.

"Secara umum untuk Wonosobo ini jumlah rumah tangga usaha pertanian itu ada peningkatkan, unit usaha pertaniannya juga sudah ada peningkatan namun yang perlu kita kasih lebih dalam lagi yang meningkat ini petani yang kategorinya gurem," jelas Mustaqim.

Petani gurem merupakan petani yang memiliki lahan pertanian kurang dari 0,50 hektare. Sesuai ST2023 RTUP Gurem di Wonosobo mengalami peningkatan sebesar 9.409 rumah tangga atau 8,63 persen dalam sepuluh tahun terakhir.

Jumlah petani gurem terbanyak berada di Kecamatan Wadaslintang, Kepil, dan Kalikajar.

Hasil Pencacahan Lengkap ST2023 Tahap I lebih lanjut dipaparkan langsung Kepala BPS Kabupaten Wonosobo. Jumlah usaha pertanian hasil ST2023 di Kabupaten Wonosobo sebanyak 142.977 unit, naik 0,27 persen dari tahun 2013.

Sementara Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) sebanyak 146.402 unit atau naik 2,67 persen dari tahun 2013. Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) sebanyak 4 unit, mengalami penurunan 33,33 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 6 unit. Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) sebanyak 124 unit, turun 25,30 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 166 unit.

Usaha Pertanian Perorangan (UTP) mendominasi usaha pertanian di semua subsektor, dimana terbanyak ada di subsektor tanaman hortikultura mencapai 144.974 unit usaha. UTP terbanyak terdapat di Kecamatan Wadaslintang sebanyak 15.822 unit dan paling sedikit di Kecamatan Wonosobo sebanyak 4.021 unit.

Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) terbanyak terdapat di subsektor perkebunan mencapai 3 unit usaha, dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL) terbanyak terdapat di subsektor hortikultura mencapai 50 unit usaha.

Komoditas terbanyak yang diusahakan UTP berdasarkan ST2023 ialah sengon 59.315 unit. Selain itu kapulaga dari subsektor hortikultura sebanyak 35.468 unit dan kelapa dari subsektor perkebunan sebanyak 33.710 unit, disusul padi sawah inbrida, kambing potong, cabai rawit, durian, ubi kayu, mahoni, dan duku.

Sementara itu berdasarkan ST2023 jumlah petani milenial yakni usia 19-39 di Kabupaten Wonosobo berjumlah 72.576 orang atau 49,57 persen dari jumlah petani.

Menanggapi hasil ST2023 terkait petani milenial, Kepala Dispaperkan Kabupaten Wonosobo, Dwiyama SB mengatakan petani milenial saat ini sudah berfikir rasional. Di Wonosobo banyak petani milenial yang gemar bertani hortikultura.

Menurutnya, petani milenial sudah mampu membaca peluang pasar dan hasil yang akan didapat dengan menanam tanaman hortikultura. 

"Hanya saja biasanya holtikultura itu rentan terhadap hama penyakit. Mereka ada tantangan di situ bagaimana mengendalikan hama penyakit," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo setelah membacakan sambutan Bupati Wonosobo menyampaikan, hasil ST2023 untuk dapat menjadi salah satu acuan dalam menyusun rencana pembangunan Kabupaten Wonosobo ke depan.

"Saya minta betul mari paparan ini bisa menjadi rujukan menyusun RPJPD 2025-2045. Teman-teman di wilayah baik Camat ataupun Kades tolong menjadi alat untuk melakukan verifikasi untuk mengoptimalkan penggunaannya. Ke depan yang dibutuhkan bahan pangan kalau bahan pangan tersedia insyallah hidup tenang," jelasnya.

Andang menambahkan, salah satu PR Kabupaten Wonosobo saat ini dalam sektor pertanian adalah sebisa mungkin untuk dapat menurunkan biaya produksi guna kesejahteraan petani dan ketahanan pangan yang lebih baik.

Wonosobonews.com - Hari Disabilitas Internasional Tahun 2023 di Kabupaten Wonosobo, Tanggal 12 Desember 2023 menjadi hari yang bersejarah bagi advokasi hak-hak penyandang disabilitas di kabupaten ini.

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Wonosobo menggelar sebuah acara diskusi dengan tema yang sangat relevan: "Advokasi Kebijakan Infrastruktur Inklusif di Kabupaten Wonosobo".

Dihadiri oleh para pelaku dari instansi pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, anggota masyarakat, hingga wakil dari industri perhotelan, semua berkumpul di Dewani Resto, untuk bersama-sama mengidentifikasi dan membahas cara-cara menjadikan infrastruktur lokal lebih aksesibel dan ramah bagi semua warga

Pembukaan yang semarak ini dimeriahkan dengan sambutan inspiratif dari Staf Ahli Bupati Wonosobo, Ibu Khristiana Dhewi, yang menyampaikan pesan Bupati tentang pentingnya inklusi dan dedikasi pemerintah daerah untuk membuat langkah konkret dalam mewujudkan infrastruktur yang ramah disabilitas.

“Perayaan Hari Disabilitas Internasional ini memberikan dorongan positif bagi masyarakat Wonosobo untuk terus berkolaborasi dan berkomitmen dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua,” ujarnya.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia DPC Wonosobo, Maryam Ramadani, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan inklusif di Kabupaten Wonosobo. 

"Hari ini bukan hanya perayaan, tetapi juga langkah nyata menuju masyarakat yang lebih inklusif. Bersama-sama, kita membangun pondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik bagi semua," tuturnya.

Sementara itu General Manager Hotel Horison Wonosobo Donny Abriano Pangemanan, sekaligus narasumber dalam acara tersebut menyatakan komitmen Hotel Horison untuk mendukung upaya peningkatan aksesibilitas dan inklusif di fasilitas perhotelan. 

“Horison Resort Dieng merupakan salah satu hotel yang menggandeng Himpunan Disabilitas Indonesia pada saat pembangunannya, agar hotel kami juga termasuk dalam hotel yang ramah disabilitas," ungkapnya. 

Ia menjelaskan beberapa rekomendasi sudah dipenuhi dan sudah tersedia di Hotel Horison yang ramah disabilitas. Antara lain adanya toilet difabel di setiap lantai, ramp tangga di lobby dan setiap lantai, lift sampai dengan lantai 4, kamar khusus disabilitas, dan penyediaan kursi roda.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan fasilitas agar dapat menampung tamu dari semua kalangan. Komitmen ini merupakan langkah positif kami dalam mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam infrastruktur, khususnya di lingkungan perhotelan,” tegasnya.

Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dante Rigmalia, yang turut hadir sebagai narasumber menyatakan, bahwa KND dibentuk pemerintah RI dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 

“KND bertugas untuk memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana bunyi Pasal 132 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas,” jelasnya.

Deklarasi Industri Perhotelan Wonosobo menjadi puncak acara dan momen penting dalam kegiatan tersebut.

Beberapa pelaku perhotelan Wonosobo menyatakan komitmen mereka untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusi di fasilitas perhotelan dengan menandatangi plakat kesepakatan. 

Deklarasi ini sebagai wujud implementasi dan komitmen terhadap Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tatacara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Gedung Pada Gedung Layanan Publik.