Wonosobonews.com - Dody Hendriansyah selaku Kepala Gudang Bulog Sawangan Wonosobo, mengatakan stok beras saat ini di gudang mencapai 1.815 ton beras.

"Stok 1.815 ton, ada 115 ton yang akan kita serahkan ke toko binaan Bulog baik Rumah Pangan Kita (RPK) ataupun Toko Pangan Kita (TPK) yang ada di Wonosobo," ucapnya, Kamis (14/12/2023).

Di Wonosobo ada sebanyak 30 TPK yang ada di pasar. Doddy mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan TPK untuk menerima beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Karena RPK ini letaknya di permukiman jadi kita penuhin dulu untuk yang ada di pasaran," terangnya.
Lebih lanjut dijelaskan, mengingat beras SPHP merupakan program pemerintah diusahakan dapat ditemukan dimana saja.

Bahkan Bulog juga masih membuka pendaftaran untuk anggota TPK maupun RPK yang merupakan bagian dari binaan Bulog.

Saat ini harga beras SPHP dari gudang adalah Rp 9.950 per kilogram sementara harga eceran tertinggi (HET) yang bisa dijual maksimal Rp 10.900 per kilogram.
Stok beras yang ada di gudang Wonosobo diperkirakan akan mulai disalurkan ke pasar mulai tanggal 19-21 Desember.

Sehingga harapannya saat Natal dan Tahun Baru beras sudah ada di pasaran.

"Bantuan pangan Wonosobo juga akan keluar sebanyak 776 ton 540 kilogram. Mudah-mudahan itu bisa sedikit meredam gejolak harga sampai dengan akhir tahun ini," tandasnya.

Wonosobonews.com - Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menggelar ekspo pada 12-13 Desember guna mempermudah siswa mendapatkan informasi pendidikan tinggi.

"Ajang ini juga untuk membantu peserta didik memahami lebih dalam tentang pilihan pendidikan tinggi untuk menuju masa depan yang cerah dan produktif," kata Ketua MGBK Kabupaten Wonosobo Harnowo di Wonosobo, Selasa.

Ia menegaskan tujuan kegiatan itu untuk memudahkan anak didik dalam mengakses informasi dari perguruan tinggi. Minimal, lanjutnya, mereka memiliki referensi terkait perguruan tinggi, sehingga pada saat kuliah tidak bingung, karena sesuai dengan bakat dan minat.

Harnowo mengungkapkan ekspo tersebut menjadi wadah bagi perguruan tinggi untuk memamerkan program, fasilitas, dan peluang pendidikan yang mereka tawarkan kepada para siswa.

"Mereka berbagi wawasan mengenai pemilihan jurusan, proses penerimaan, dan pilihan karier masa depan," katanya.

Ia menyampaikan target kegiatan ini memberikan kontribusi penting dalam membantu siswa membuat keputusan pendidikan yang tepat dan sebagai bentuk komitmen MGBK dalam meningkatkan akses dan pemahaman terhadap pendidikan di tengah masyarakat.

Ketua Panitia MGBK Expo 2023 Ulung Giri Sutikno menambahkan kegiatan yang diselenggarakan ke dua kalinya itu mengangkat tema "Get Your, Best Future” dengan melibatkan 46 peserta dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/PTS) serta 5 dunia usaha/dunia industri se-Provinsi Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ia berharap MGBK Expo bisa menjadi alternatif untuk memberikan gambaran bagi mereka yang akan meneruskan kuliah atau masuk dunia kerja. Pengunjung dapat mengakses informasi langsung, bertanya kepada ahli, dan mengeksplorasi pilihan pendidikan yang sesuai dengan minat dan cita-cita mereka.

Wonosobonews.com - Warga menyantap makanan bersama saat tradisi Nyadran Tenongan Laku Sikramat di kawasan lereng Gunung Sindoro, Dusun Pagerotan, Pagerejo, Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (15/12/2023).

Tradisi turun temurun sejak ratusan tahun silam rutin dilaksanakan warga setempat untuk menghormati dan mendoakan tokoh agama Sunan Puger sekaligus sebagai sarana mempererat silaturahmi dan kerukunan warga.

Pada tradisi yang digelar setiap 70 hari pada hari Jumat Kliwon itu warga membawa tenong berisi empat bulatan nasi putih atau sega golong, satu nasi bucu, dan lauk berupa udang goreng, serundeng, sayur, mi, daging ayam, telur, maupun tempe atau tahu bacem.

Wonosobonews.com - Dalam rangka mendukung pelaksanaan reforma agraria yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor  86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria telah menjadi payung hukum yang membuka jalan bagi perubahan signifikan dalam pendistribusian hak atas tanah di provinsi ini.

Antara tahun 2018 hingga 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan gigih melakukan sertifikasi hak atas tanah, khususnya untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), di mana tak kurang dari 4.441 bidang tanah telah terdaftar di 24 kabupaten.

Terbaru, dalam sebuah acara prestisius yang menandai lanjutnya usaha penting ini pada tahun anggaran 2023, Pj. Gubernur Jawa Tengah secara simbolis menyerahkan sertifikat hak atas tanah LP2B kepada warga di Kabupaten Blora, Cilacap, dan Wonosobo.

“Kegiatan ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pada tahun anggaran 2023 ini target sertifikasi LP2B Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebanyak 650 bidang dengan rincian: Kabupaten Wonosobo 200 Bidang, Cilacap 250 Bidang, dan Blora 200 Bidang.

“Pemerintah Kabupaten juga dapat menindaklanjuti sertifikasi LP2B dengan melaksanakan penataan akses. Harapannya, dengan kegiatan penyerahan sertifikat ini dapat mempertahankan lahan pangan di Provinsi Jawa Tengah yang saat ini banyak beralih fungsi menjadi lahan industri/nonpertanian,” imbuhnya.

Hal ini juga menjadi stimulasi kepada Pemerintah Kab/Kota agar ke depannya dapat mereplikasi kegiatan serupa sebagai bentuk dukungan pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Jawa Tengah.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo, menekankan pentingnya hak hukum atas lahan pertanian melalui sertifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap pemeliharaan lingkungan dan ketahanan pangan tetapi juga berfungsi sebagai stimulus penting bagi pemerintah daerah di kabupaten dan kota.

“Saya mengucapkan selamat kepada penerima Sertifikat Hak Atas Tanah LP2B ini, jaga dan pergunakan lahan ini dengan sebaik-baiknya sebagai lahan pertanian. Maksimalkan pemanfaatan tanah dengan kegiatan yang produktif, sehingga dengan pengembangan fungsi lahan yang konsisten, akan mampu dihasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah,” katanya saat membacakan Sambutan Bupati.

Dengan data perekonomian terkini yang menunjukkan angka yang luar biasa, pertanian telah menjadi kunci utama kemakmuran daerah, menyumbang sebesar 29,6% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten ini pada tahun 2022.

Sekretaris Daerah (Sekda) menggarisbawahi pentingnya sertifikasi tanah, terutama untuk Lahan Pertanian (LP2B), yang dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Wonosobo. Tujuannya jelas: memperkuat sektor pertanian dan mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih adil, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Wonosobonews.com - Di tengah pertumbuhan berbagai sektor, pertanian telah menegaskan posisinya sebagai tulang punggung ekonomi lokal dengan kontribusi yang tak terbantahkan sebuah diseminasi yang dihelat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Wonosobo, telah terungkap fakta bahwa pada tahun 2022, sektor pertanian tampil sebagai primadona perekonomian Kabupaten Wonosobo, dengan menyumbangkan sebesar 29,6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kepada para hadirin yang memenuhi Ruang Mangoenkoesoemo pada senja tanggal 12 Desember 2023, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, menegaskan pentingnya hasil pendataan Sensus Pertanian 2023 Tahap I dalam menggali lebih dalam potensi sekaligus tantangan yang dihadapi oleh sektor agraris di daerah ini.

Andang menambahkan informasi menggembirakan seputar skala pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang telah meningkat sebesar 0,7 persen dari tahun 2021 menuju angka signifikan 2,21 persen pada tahun 2023.

Selain itu, pencapaian ini mengundang optimisme baru bahwa pertanian di Wonosobo dapat bertransformasi menjadi poros utama pembangunan, sembari mengangkat kesejahteraan para petani yang berdedikasi. Menurut Andang, "Data pertanian yang berkualitas, akan mendukung mewujudkan pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan." Ujarnya

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Wonosobo, Mustaqim dengan menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang luar biasa, sektor pertanian di Wonosobo menunjukkan peningkatan yang moderat namun menjanjikan dalam jumlah unit usaha pada tahun 2023, dengan total 142.977 unit usaha peningkatan sebesar 0,27 persen sejak survei terakhir pada tahun 2013.

Didominasi oleh perusahaan perusahaan pertanian perorangan. yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 2,67 persen menjadi 146.402 unit, sektor ini terus berkembang berkat upaya petani skala kecil. Namun, kondisi Badan Hukum Pertanian menunjukkan gambaran yang berbeda, dengan penurunan tajam sebesar 33,33 persen, turun menjadi hanya 4 unit dari 6 unit.

"Usaha Pertanian Lainnya (UTL) sebanyak 124 unit turun 25,30 persen dari tahun 2013 yang berjumlah 166 unit. Sedangkan, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) hasil ST2023 di Kabupaten Wonosobo sebanyak 142.977 naik 0,27 persen dibandingkan tahun 2013," tambahnya.

Sensus yang baru-baru ini diungkapkan oleh Mustaqim, terungkap bahwa sebanyak 72.567 individu atau sekitar 49.57 persen dari total petani muda yang berusia 19-39 tahun, tergolong sebagai petani milenial.

"Walau usaha ini sangat sulit karena nilai tambahnya agak kecil dibandingkan dengan sektor sektor yang lain, namun dengan sentuhan teknologi diharapkan pertanian mampu survive ditangan mereka yang masih muda," imbuhnya.

Dari sensus ini diharapkan muncul data statistik yang lengkap dan akurat tentang keadaan pertanian daerah, yang diharapkan menjadi nadi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan yang strategis. Sehingga bisa dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan di masing-masing daerah, terutama di  Wonosobo, guna meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan yang dicita-citakan bersama.

"Sensus Pertanian 2023 ini merupakan sensus pertanian ketujuh yang diselenggarakan BPS setiap sepuluh tahun sekali sejak 1963, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 Tentang Statistik, dan mengacu pada sejumlah rekomendasi dari Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO), yang menetapkan “The World Programme for the Cencus of Agriculture (WCA)” Periode 2016-2025," pungkasnya