Wonosobonew.com - Is Eddy Ekoputranto, Kepala Divisi Keimigrasian pada saat kunjungan kerja di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo mengapresiasi kepada Kantor Imigrasi Wonosobo karena dianggap unggul dalam hal fasilitas dan tata letak pelayanan dibandingkan dengan Kantor Imigrasi di Jawa Tengah yang pernah ia kunjungi hingga saat ini.

Namun, status Kantor Imigrasi Wonosobo yang masih berada dalam kelas dua dinilai bertentangan dengan potensinya.

"Dengan sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Wonosobo, naik ke kelas satu seharusnya bukan menjadi tantangan yang sulit," kata Is Eko.

Is Eko juga mengekspresikan dukungannya mengenai upaya peningkatan kelas Kantor Imigrasi Wonosobo dan memberikan semangat kepada seluruh hadirin yang di mengikuti acara tersebut.

"Kenaikan kelas ini tidak akan terwujud dengan sendirinya. Semua pihak, mulai dari Kepala Kantor hingga seluruh anggota Kantor Imigrasi Wonosobo, harus bekerjasama untuk mencapainya," tambah Is Eko.

Sebelumnya, Is Eddy Ekoputranto melakukan peninjauan terhadap layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Wonosobo dengan didampingi oleh Kakanim Wonosobo, K.A Halim, beserta stafnya yang turut serta dalam kunjungan tersebut.

Wonosobonews.com - Visitasi dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jateng berlangsung di Pendopo Bupati Wonosobo, Selasa (31/10).

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo menerima tim Visitasi Monev keterbukaan informasi publik oleh KIP Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Andang menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam menjalankan tugasnya.

“Pemkab Wonosobo selalu berkomitmen menjalankan pemerintahan secara terbuka dan menjadikan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam setiap kebijakan yang diambil,” ungkapnya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian tahap 1 dan tahap 2, terdapat 5 Badan Publik di Kabupaten Wonosobo yang berhasil lolos ke tahap visitasi oleh Tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Di antaranya Pemerintah Kabupaten Wonosobo, RSUD Setjonegoro, Desa Bumiroso Watumalang, Desa Gunungtawang Selomerto, dan Desa Maduretno Kalikajar.

Menurutnya, berbagai tahapan yang telah dilalui dimaknai sebagai momentum yang tepat dalam melakukan refleksi atas berbagai pelayanan yang ada dan mengevaluasi pelayanan yang dilakukan. 

Untuk itu, Pemkab Wonosobo berkomitmen tidak hanya membangun pemerintahan yang terbuka namun juga inovatif, melalui digitalisasi berbagai layanan.

Sementara itu, Wakil Komisioner KIP Jawa Tengah, Setiadi, menekankan pentingnya upaya, dedikasi, kerjasama, dan kolaborasi dalam mencapai tujuan mempermudah akses dan meningkatkan keterbukaan informasi.

Dengan berbagai platform yang ada, baik website, media sosial ataupun informasi-informasi yang sudah tersedia guna mempermudah masyarakat mendapatkan informasi.

“Pemkab Wonosobo bersama stakeholder lainya sudah bekerja keras dan sudah sadar dengan keterbukaan informasi, maka masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi, selain itu etalase potensi daerah juga mudah di akses sehingga membuka peluang-peluang kedepannya,” ungkap Setiadi.

Lebih lanjut, Komisioner KIP menyatakan bahwa Kabupaten Wonosobo telah berhasil melewati tahap uji publik, dan jika berhasil mempertahankan predikat "Informatif" di masa depan, dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Sehingga semangat dalam menyajikan keterbukaan informasi publik juga akan semakin meningkat.

Wonosobonews.com - Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan, Senin (6/11/2023) bertempat di Ruang Mangoenkoesoemo.

Dwi Saraswati, Kepala Bagian Organisasi Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo, menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah untuk memberikan informasi kepada publik mengenai pelayanan yang tersedia.

"Melalui kegiatan ini layanan di Setda bisa sampai kepada masyarakat sehingga mendapatkan informasi yang jelas baik prosedur maupun persyaratan-persyaratan terkait dengan layanan yang diberikan," jelasnya. 

Beberapa bidang di Setda Wonosobo, seperti Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum yang merupakan Unit Kerja di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah, menyampaikan informasi mengenai pelayanan yang mereka tangani kepada publik.

Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) tersebut, berbagai layanan yang disediakan oleh Setda Wonosobo meliputi permohonan data dan informasi yang dapat diajukan melalui masing-masing bagian terkait. Terdapat juga kaitannya dengan kerjasama yang dilakukan melalui Bagian Pemerintahan Setda.

Lalu urusan hukum dan produk hukum bisa diakses melalui JDIH, layanan bantuan untuk masyarakat bidang pendidikan kesehatan melalui Bagian Kesra, dan lain sebagainya. 

Beberapa keluhan masyarakat terkait pelayanan yang ada, beberapa masih ditemukan. Seperti kurang pahamnya terkait prosedur yang berlaku. 

"Sebenarnya sudah disosialisasikan namun ada beberapa hal yang menyebabkan informasi tidak sampai dengan baik. Melalui FKP ini bisa dilaksanakan, sehingga apabila ada perubahan-perubahan ketentuan atau kesalahan prosedur bisa terupdate," imbuhnya.

Diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) ini menjadi bahan evaluasi untuk pelayanan yang lebih baik kedepannya.

Wonosobonews.com - Jumlah bantuan bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Wonosobo meningkat dalam tiga tahun belakang ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Wonosobo, Agus Susanto usai acara Penyerahan Bantuan Sosial RTLH dan LP2B dan Public Hearing Perbup RP2KPKP Kabupaten Wonosobo, Senin (6/11/2023) di Pendopo Bupati.

"Kita pakai data tahun 2021 itu RTLH yang bisa ditangani 502 unit, tahun 2022 sebanyak 956 unit, dan tahun 2023 hingga awal November 1.107 unit," ungkapnya.

Bantuan yang disediakan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berasal dari berbagai sumber. Beberapa di antaranya termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), Bank Pembangunan Daerah (Bankeu Pemdes), Program Bantuan Sosial Pasca Bencana (BSPS), Program Bantuan Pemulihan Pasca Bencana Provinsi (PB Pasca Bencana Provinsi), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Baznas), dan lain-lain.

Total bantuan yang diterima penerima berbeda-beda tergantung program yang diberikan.

"Target menyelesaikan RTLH di Wonosobo jauh dengan anggaran terbatas. Tapi dengan melihat grafiknya ini sudah cukup bagus dan meningkat," ujarnya. 

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyampaikan ke depannya bantuan RTLH secara bertahap akan terus ditambah.

Menurutnya untuk mengatasi masalah RTLH di Wonosobo, jumlahnya adalah cukup besar tetapi anggaran yang tersedia adalah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah kemiskinan di Wonosobo.

"Ini kita gotong royong dengan biaya pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta, kita keroyok bareng-bareng. Walaupun biaya besar tetap kita realisasikan hingga akan tuntas pada waktunya," tuturnya.

Kepedulian masyarakat juga sudah mulai muncul melalui program RTLH berbasis anggaran dari masyarakat dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di salah satu desa di Wonosobo. 

"Kalau kita nilai ini bagus, hal yang bisa dikembangkan dan ditiru desa-desa lain. Yang kaya bisa membantu yang lemah wujudkan gotong royong di masyarakat," tandasnya.

Wonosobonews.com - Penutupan Pendampingan Pengembangan  Diversifikasi Produk Sentra Industri Kecil Tahun 2023. Acara ini ditutup di Hotel FrontOne Harvest Wonosobo pada hari Kamis, 2 November 2023.

Firman Cahyadi, Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja Produktif dan Industri di Disnakerintrans Wonosobo dalam pertemuan tingkat industri, Cahyadi mengungkapkan inisiatif terbaru mereka yang bertujuan untuk mendukung tiga pusat industri skala kecil di Wonosobo.

Diantaranya Sentra Opak Apik Jolontoro, Sentra Pandai Besi Krasak, dan Sentra Tembakau Swating.

"Selama ini sementara sentra kita sudah tumbuh secara organik. Tapi belum terkonsolidasi dengan baik. Maka perlunya kita menyatukan para pelaku industri dalam organisasi yang namanya kegiatan ini sentra," ungkapnya.

Dalam pendampingan pengembangan dan diversifikasi produk sentra industri kecil ini memberikan pengetahuan dan keterampilan di antara anggota pusat-pusat industri kecil tidak hanya dapat meningkatkan praktik produksi yang efektif, namun juga mengembangkan pusat-pusat tersebut selaras dengan pemetaan pasar.

"Pendampingan kelembagaan juga diikutsertakan agar mereka bisa melakukan konsolidasi, bisa kolektivitas produksi ataupun modal sehingga di sisi hulunya bisa efisien dan hilirnya pemasaran mereka bisa lebih efektif," jelasnya. 

Guna mempromosikan sentra industri kecil menjadi semakin penting Upaya promosi melibatkan penerbitan katalog dan penggunaan iklan melalui content creator di media sosial.

Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar mengungkapkan harapannya bahwa kegiatan promosi seperti ini dapat membantu meningkatkan kualitas produk tiap-tiap sentra dan akhirnya berdampak positif pada peningkatan perekonomian keluarga.

"Melalui sentra tentu efektif dengan modifikasi yang sudah ada akan berbeda dan menawarkan harga yang kompetitif," ungkapnya.

Wabup Albar mendorong pelaku industri kecil untuk mulai mengikuti perkembangan zaman dalam melakukan pemasaran.

"Saya kira promosi melalui media sosial lebih efektif dengan berbagai kreatifitas agar bisa menarik perhatian masyarakat," pungkasnya.