Wonosobonews.com - Desa Sembungan di Wonosobo berhasil masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik Tanah Air. Menyandang predikat desa tertinggi di Pulau Jawa, Desa Sembungan berdiri gagah di ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Perjalanan menuju destinasi menawan ini menyuguhkan pengunjung dengan pemandangan sawah bertingkat, perbukitan hijau subur, dan udara pegunungan yang sejuk menyegarkan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sempat menyambanginya Desa ini berhasil masuk daftar desa terbaik pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.

"Kami ingin mengucapkan selamat kepada Desa Wisata Sembungan yang masuk dalam 50 desa wisata terbaik. Ini adalah suatu kolaborasi wisata alam, budaya yang sangat fantastis," kata Sandiaga.

Salah satu objek wisata desa Sembungan adalah Puncak Sikunir yang menawarkan keindahan pemandangan matahari terbit (sunrise), bahkan disebut yang terbaik di Asia.

Dalam Perjalanan menuju puncak wisatawan disuguhi pemandangan Telaga Cebong seluas 12 hektar Yang dulunya merupakan bekas kawah purba yang menyempit.

Desa Wisata Sembungan ini juga memiliki daya tarik wisata alam air terjun, yaitu air terjun Sikarim. Aliran air terjun Sikarim ternyata berasal dari Telaga Cebong.

Selain wisata alam, Desa Wisata Sembungan memiliki daya tarik budaya, salah satunya tari angguk, yang tumbuh secara turun-temurun dalam lingkungan masyarakat. Disebut angguk karena gerakan tariannya sering menggunakan anggukan kepala. 

Kemudian, ada ruwatan rambut gimbal. Ini merupakan upacara pemotongan cukur rambut pada anak-anak berambut gimbal, untuk membersihkan dari hal-hal buruk. Ritual ruwatan ini biasanya diadakan pada tanggal satu sesuai kalender Jawa suro.

Sandiaga bersama dengan Wakil Bupati Wonosobo, Albar, berkesempatan untuk mengikuti prosesi ritual ruwatan hingga benar-benar terpotong rambutnya.

Produk ekonomi kreatif Desa Sembungan juga beragam. Untuk kuliner ada makanan khas carica, terong belanda, dan purwaceng. Sementara untuk fesyen ada topi, syal rajut, batik, hingga kaos. Lalu kriya gantungan kunci, kerajinan kayu dan bambu.

Legalitas Desa Wisata Sembungan telah didukung dengan SK Bupati Wonosobo tahun 2020, SK Pokdarwis 2008, SK Kemenkumham 2016 dan SK Pokdarwis 2019, dan SK Pengelola Desa Wisata pada tahun 2020. Sehingga, kelembagaan desanya sudah benar-benar diperkuat.

Pengembangan desa wisata ini menjadi lokomotif dalam menjaga momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Hal ini dibuktikan dari big data bahwa dengan adanya desa wisata, peningkatan ekonomi masyarakat naik hingga 30 persen. Karenanya Menparekraf berkomitmen untuk terus menggelorakan desa-desa wisata yang ada di Indonesia.

Wonosobonews.com - Memperkenalkan pengrajin besi di desa Krasak, Kecamatan Mojotengah dimana tradisi pengerjaan logam masih bertahan kuat meski jumlahnya semakin berkurang. Rofiqul Huda, pengelola Sentra Besi Krasak mengungkapkan, saat ini hanya ada 60 warga desa yang terletak di Kecamatan Mojotengah yang masih menekuni kerajinan kuno yang dikenal dengan nama 'Epmu' tersebut. 

"Sekarang 60 orang Desa Krasak jadi pandai besi. Merosot 30 persen dibandingkan tahun 2010 lalu," ungkapnya.

Banyak anak muda yang tidak tertarik dengan profesi pandai besi, padahal profesi pandai besi terbilang cukup menjanjikan bila ditekuni dengan sungguh-sungguh, dengan penghasilan kisaran 300-500 ribu rupiah per hari.

Satu Empu dalam sehari dapat membuat hingga 10 buah alat pertanian jenis sabit, seperti cangkul, sabit, pisau, keris dan lain sebagainya.

"Setiap empu biasanya memiliki karyawan yang membantu pekerjaannya jumlahnya berbeda-beda yang nanti mempengaruhi jumlah produksinya," ucapnya.

Bahan baku yang digunakan berasal dari rongsok atau barang bekas yang diperoleh dari berbagai wilayah.

Harga yang dijual pun bervariasi mulai dari harga termurah seperti pisau 6 ribu rupiah hingga keris mencapai harga 35 juta rupiah.

Kualitas alat yang dibuat biasanya ditentukan oleh petani sendiri setelah memakainya. Setelah tahu kualitasnya baik, petani akan memesan kembali kepada Empunya. 

"Setiap Empu memiliki stempel sendiri di alat yang dibuatnya. Tapi kalau yang sudah masuk sentra menggunakan stempel sentra ini," terangnya.

Produksi alat pertanian ini cenderung menurun saat-saat musim kemarau tiba dan meningkat saat musim penghujan.

"Saat ini harusnya sabit keluar banyak. Tapi karena kemarau panjang yang turut berdampak pada pertanian," terangnya. 

Wonosobonews.com - Bantuan finansial untuk pembangunan sekolah diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Alamanda Tanggamus.

Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jamiatul Hidayah di Kecamatan Wonosobo menerima bantuan finansial dari LKS Alamanda sebesar Rp 50 juta. Menurut Alamanda Tanggamus Roswati, ketua LKS, bantuan finansial itu untuk membantu pembangunan sekolah di Tanggamus.

"Uang tunai itu merupakan sumbangan dari para donatur melalui Kitabisa.com yang bekerja sama dengan LKS Alamanda," kata Roswati, Selasa (7/11).

Sekolah akan menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki fasilitas mereka. Selain itu, mereka gunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MI Jamaitul Hidayah. Roswati berharap bantuan ini akan bermanfaat bagi siswa MI Jamaitul Hidayah.

Ia menyatakan bahwa membangun sekolah yang berfokus pada ilmu agama sangat penting. Hal ini diperlukan karena ruang kelas sekolah tersebut memiliki kondisi yang sangat buruk.

"Uang ini akan dipergunakan untuk merehab lokal kelasnya yang selama ini kita lihat sudah tidak layak," ucap Roswati.

Murtopingah, Kepala MI Jamaitul Hidayah, menyatakan rasa terima kasihnya atas bantuan tersebut. Dia menceritakan bahwa sekolah tersebut berdiri sejak tahun 1969 dan belum pernah mengalami perbaikan apa pun.

"Dari berdiri tahun 1969 belum dilakukan perbaikan. Baru tahun 2023 ini dilakukan perbaikan," kata Murtopingah.

Ia juga mendoakan para donatur yang memberikan rezeki mereka untuk membangun sekolah. Diharapkan bantuan yang diberikan oleh LKS Alamanda Tanggamus ini akan menjadi inspirasi bagi kelompok dan individu yang ada di Tanggamus.

LKS Alamanda Tanggamus terkenal sering membantu orang miskin.

Salah satunya adalah nenek berusia 88 tahun yang membutuhkan bantuan kursi roda. Nenek bernama Engkoy ini merangkak setiap hari untuk berpindah tempat sebelum menerima bantuan kursi roda. Nenek Engkoy dapat berpindah tempat dengan kursi roda ini.

Wonosobonews.com - K A Halim, kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, dan Jerold, kepala Seksi TI dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim), melakukan silaturahmi kepada anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lokal.

Di Pendopo Pringgitan, Bupati Afif Nurhidayat adalah tamu pertama KA Halim. Selanjutnya, geser silaturahmi ke Efendri Eka Saputra, SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri, dan dilanjutkan ke Kepala Rutan Kelas II B, Narya, dan Sekretaris Daerah, One Andang Wardoyo.

Di hari yang sama, KA Halim melakukan silaturrahmi ke Kepala Pengadilan Negeri Estafana Purwanto dan Kapolres AKBP Eko Novan Prasetyo Puspito, SIK MSi. Dandim 0707, Letkol Inf Helmy, SE MSi, hanya gagal mengunjungi mereka.

Selain untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri, Kepala Kanim KA Halim juga bekerja sama dengan jajaran Forkopimda untuk mendukung kenaikan kelas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo ke Kelas I.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo memberikan penjelasan tentang manfaat dan alasan peningkatan kelas. Selain itu, pihaknya berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam hal urusan keimigrasian. Pelayanan publik harus sederhana dan cepat.

Bupati Afif Nurhidayat mendukung upaya untuk menaikkan status Kantor Imigrasi Kelas II Non Wonosobo menjadi Kelas I.

Afif menyatakan, “Saya atas nama pemerintah Wonosobo mendukung penuh rencana peningkatan kelas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo menjadi Kantor Imigrasi Kelas I. Peningkatan level tersebut tentu saja akan diikuti dengan pelayanan publik yang semakin baik lagi.”

Afif berharap kerja sama yang sudah ada selama ini, terutama dalam hal pelayanan paspor haji dan umum kepada masyarakat, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan dengan memberikan inovasi pelayanan terbaru dan mudah digunakan.

“Keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Bahkan warga Temanggung, Banjarnegara dan Purworejo kalo mau mengurus paspor harus ke Wonosobo. Permintaan penerbitan paspor di sini ternyata juga cukup tinggi,” ujarnya.

Semua forkopimda setempat menyambut KA Halim dengan baik sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo. Mereka juga mendukung penuh rencana kenaikan kelas Kantor Imigrasi.

Wonosobonews.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan secara terbuka dan mendukung penuh berbagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. 

Salah satunya melakukan inovasi terus menerus untuk menghasilkan sistem yang lebih jelas, efektif, dan beradaptasi dengan kebutuhan warga.

Demikian dikatakan Supriyadi, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah, saat menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Desa dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Kantor Desa Bumiroso pada Rabu, 11 Januari 2023.

Dia percaya bahwa inisiatif keterbukaan informasi yang saat ini dijalankan oleh Desa Bumiroso dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk mengambil langkah serupa dalam membangun keterbukaan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. 

Menurutnya, "Berkat komitmen yang kuat, mengantarkan Desa Bumiroso masuk 14 desa terbaik secara nasional, dan menjadi nominator untuk meraih Desa Keterbukaan Informasi Publik Terbaik di tingkat nasional.”

Supriyadi menyatakan bahwa Pemkab Wonosobo sangat mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan selalu berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan secara terbuka. 

Ini dicapai dengan meningkatkan kemampuan PPID Desa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam penyebaran informasi melalui kegiatan unggah bersama.

Dia menambahkan, “Keterbukaan informasi publik desa diharapkan dapat berimplikasi pada terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat, serta kemudahan akses partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.”

Sementara itu, Rospita Vici Paulyn, Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, menyatakan bahwa Desa Bumiroso berkomitmen untuk memberikan semua informasi yang terkait dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah desa kepada publik. 

Desa juga memainkan peran yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling dekat.

Ia menyatakan bahwa ia telah melakukan visitasi keterbukaan informasi publik di 161 desa di 26 provinsi. Desa Bumiroso Wonosobo terpilih untuk bersaing dengan 2 desa lain di Jawa Tengah. 

Menurutnya, "Karena saat penilaian website memiliki nilai sama, maka perlu visitasi guna melihat langsung kesesuaian antara kuesioner yang diisi desa dengan kondisi di lapangan,”

Ketersediaan informasi, layanan informasi yang disediakan oleh desa, kemudahan akses ke informasi masyarakat, dan sumber daya yang tersedia adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. 

Dari tiga desa lainnya, satu akan dipilih untuk mewakili empat desa besar di wilayah barat Indonesia. Secara keseluruhan, akan ada 10 desa, terdiri dari 4 desa di wilayah barat, 2 desa di wilayah tengah, dan 2 desa di wilayah timur.

Lebih lanjut dijelaskan, keterbukaan informasi desa juga membantu mencegah korupsi, memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan, dan memungkinkan masyarakat mengawasi kinerja pemerintah desa. 

"Dengan demikian, keterbukaan informasi desa merupakan aspek kunci dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Menurutnya, layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif adalah komponen utama dari manajemen pemerintah desa yang terbuka.