Wonosobonews.com - Bantuan finansial untuk pembangunan sekolah diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Alamanda Tanggamus.

Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jamiatul Hidayah di Kecamatan Wonosobo menerima bantuan finansial dari LKS Alamanda sebesar Rp 50 juta. Menurut Alamanda Tanggamus Roswati, ketua LKS, bantuan finansial itu untuk membantu pembangunan sekolah di Tanggamus.

"Uang tunai itu merupakan sumbangan dari para donatur melalui Kitabisa.com yang bekerja sama dengan LKS Alamanda," kata Roswati, Selasa (7/11).

Sekolah akan menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki fasilitas mereka. Selain itu, mereka gunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MI Jamaitul Hidayah. Roswati berharap bantuan ini akan bermanfaat bagi siswa MI Jamaitul Hidayah.

Ia menyatakan bahwa membangun sekolah yang berfokus pada ilmu agama sangat penting. Hal ini diperlukan karena ruang kelas sekolah tersebut memiliki kondisi yang sangat buruk.

"Uang ini akan dipergunakan untuk merehab lokal kelasnya yang selama ini kita lihat sudah tidak layak," ucap Roswati.

Murtopingah, Kepala MI Jamaitul Hidayah, menyatakan rasa terima kasihnya atas bantuan tersebut. Dia menceritakan bahwa sekolah tersebut berdiri sejak tahun 1969 dan belum pernah mengalami perbaikan apa pun.

"Dari berdiri tahun 1969 belum dilakukan perbaikan. Baru tahun 2023 ini dilakukan perbaikan," kata Murtopingah.

Ia juga mendoakan para donatur yang memberikan rezeki mereka untuk membangun sekolah. Diharapkan bantuan yang diberikan oleh LKS Alamanda Tanggamus ini akan menjadi inspirasi bagi kelompok dan individu yang ada di Tanggamus.

LKS Alamanda Tanggamus terkenal sering membantu orang miskin.

Salah satunya adalah nenek berusia 88 tahun yang membutuhkan bantuan kursi roda. Nenek bernama Engkoy ini merangkak setiap hari untuk berpindah tempat sebelum menerima bantuan kursi roda. Nenek Engkoy dapat berpindah tempat dengan kursi roda ini.

Wonosobonews.com - K A Halim, kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, dan Jerold, kepala Seksi TI dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim), melakukan silaturahmi kepada anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lokal.

Di Pendopo Pringgitan, Bupati Afif Nurhidayat adalah tamu pertama KA Halim. Selanjutnya, geser silaturahmi ke Efendri Eka Saputra, SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri, dan dilanjutkan ke Kepala Rutan Kelas II B, Narya, dan Sekretaris Daerah, One Andang Wardoyo.

Di hari yang sama, KA Halim melakukan silaturrahmi ke Kepala Pengadilan Negeri Estafana Purwanto dan Kapolres AKBP Eko Novan Prasetyo Puspito, SIK MSi. Dandim 0707, Letkol Inf Helmy, SE MSi, hanya gagal mengunjungi mereka.

Selain untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri, Kepala Kanim KA Halim juga bekerja sama dengan jajaran Forkopimda untuk mendukung kenaikan kelas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo ke Kelas I.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo memberikan penjelasan tentang manfaat dan alasan peningkatan kelas. Selain itu, pihaknya berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam hal urusan keimigrasian. Pelayanan publik harus sederhana dan cepat.

Bupati Afif Nurhidayat mendukung upaya untuk menaikkan status Kantor Imigrasi Kelas II Non Wonosobo menjadi Kelas I.

Afif menyatakan, “Saya atas nama pemerintah Wonosobo mendukung penuh rencana peningkatan kelas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo menjadi Kantor Imigrasi Kelas I. Peningkatan level tersebut tentu saja akan diikuti dengan pelayanan publik yang semakin baik lagi.”

Afif berharap kerja sama yang sudah ada selama ini, terutama dalam hal pelayanan paspor haji dan umum kepada masyarakat, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan dengan memberikan inovasi pelayanan terbaru dan mudah digunakan.

“Keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Bahkan warga Temanggung, Banjarnegara dan Purworejo kalo mau mengurus paspor harus ke Wonosobo. Permintaan penerbitan paspor di sini ternyata juga cukup tinggi,” ujarnya.

Semua forkopimda setempat menyambut KA Halim dengan baik sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo. Mereka juga mendukung penuh rencana kenaikan kelas Kantor Imigrasi.

Wonosobonews.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan secara terbuka dan mendukung penuh berbagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. 

Salah satunya melakukan inovasi terus menerus untuk menghasilkan sistem yang lebih jelas, efektif, dan beradaptasi dengan kebutuhan warga.

Demikian dikatakan Supriyadi, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah, saat menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Desa dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Kantor Desa Bumiroso pada Rabu, 11 Januari 2023.

Dia percaya bahwa inisiatif keterbukaan informasi yang saat ini dijalankan oleh Desa Bumiroso dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk mengambil langkah serupa dalam membangun keterbukaan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. 

Menurutnya, "Berkat komitmen yang kuat, mengantarkan Desa Bumiroso masuk 14 desa terbaik secara nasional, dan menjadi nominator untuk meraih Desa Keterbukaan Informasi Publik Terbaik di tingkat nasional.”

Supriyadi menyatakan bahwa Pemkab Wonosobo sangat mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan selalu berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan secara terbuka. 

Ini dicapai dengan meningkatkan kemampuan PPID Desa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam penyebaran informasi melalui kegiatan unggah bersama.

Dia menambahkan, “Keterbukaan informasi publik desa diharapkan dapat berimplikasi pada terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat, serta kemudahan akses partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.”

Sementara itu, Rospita Vici Paulyn, Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, menyatakan bahwa Desa Bumiroso berkomitmen untuk memberikan semua informasi yang terkait dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah desa kepada publik. 

Desa juga memainkan peran yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling dekat.

Ia menyatakan bahwa ia telah melakukan visitasi keterbukaan informasi publik di 161 desa di 26 provinsi. Desa Bumiroso Wonosobo terpilih untuk bersaing dengan 2 desa lain di Jawa Tengah. 

Menurutnya, "Karena saat penilaian website memiliki nilai sama, maka perlu visitasi guna melihat langsung kesesuaian antara kuesioner yang diisi desa dengan kondisi di lapangan,”

Ketersediaan informasi, layanan informasi yang disediakan oleh desa, kemudahan akses ke informasi masyarakat, dan sumber daya yang tersedia adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. 

Dari tiga desa lainnya, satu akan dipilih untuk mewakili empat desa besar di wilayah barat Indonesia. Secara keseluruhan, akan ada 10 desa, terdiri dari 4 desa di wilayah barat, 2 desa di wilayah tengah, dan 2 desa di wilayah timur.

Lebih lanjut dijelaskan, keterbukaan informasi desa juga membantu mencegah korupsi, memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan, dan memungkinkan masyarakat mengawasi kinerja pemerintah desa. 

"Dengan demikian, keterbukaan informasi desa merupakan aspek kunci dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Menurutnya, layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif adalah komponen utama dari manajemen pemerintah desa yang terbuka.

Wonosobonews.com - Sosialisasi Kebijakan Perikanan yang diikuti Warga Kecamatan Kaliwiro dan Wadaslintang pada Jumat(27/10), membahas potensi Wonosobo dalam sektor perikanan.

Kepala Bidang Perikanan, Dispaperkan Kabupaten Wonosobo Farida Hidayati Estiningtyas menyampaikan, dua kecamatan ini dinilai baik dalam pengembangan sektor perikanan. 

"Kaliwiro dan Wadaslintang itu penyumbang terbesar produksi perikanan di Kabupaten Wonosobo. Di Kaliwiro komoditas lele yang paling banyak ada di Lebak, Tracap, Kaliguwo, Lamuk. Banyak pembudidaya ikan terutama lele," ujarnya. 

Sejauh ini masyarakat sudah cukup inovatif dalam mengolah hasil ikan mereka dengan membuat berbagai macam produk.

"Pengolahan ikan berkembang pesat. Mulai dari pepes nila, abon nila, olahan sruwet atau teri air tawar sudah dipasarkan ke Magelang hingga Jogja itu adanya di waduk," tambahnya. 

Upaya yang dilakukan Pemkab Wonosobo dalam mengembangkan sektor perikanan di Kaliwiro dan Wadaslintang berupa pelatihan dan penyaluran bantuan kepada nelayan.

Sosialisasi Kebijakan Perikanan bekerjasama dengan Komisi IV DPR RI sekaligus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang ada di Balai Desa Ngadisono. Anggota Komisi IV DPR RI, Vita Ervina mendukung aktivitas para pembudidaya ikan dan nelayan di Kaliwiro maupun Wadaslintang.

"Kegiatan hari ini Sosialisasi Kebijakan Perikanan dalam rangka peningkatan produktivitas sektor perikanan," ujar Vita.

Berbagai program bantuan telah diberikan mulai dari bantuan calon indukan benih, bibit ikan lele dan nila, bioflok, bantuan mesin pakan ikan, hingga bantuan alat penangkap ikan bagi nelayan.

Bantuan berupa calon indukan benih, bibit ikan lele dan nila, bioflok, bantuan mesin pakan ikan, hingga bantuan alat penangkap ikan, telah tersalurkan kepada pembudidaya ikan dan nelayan 

"Hal itu kita lakukan karena melihat potensi perikanan di Kabupaten Wonosobo yang sangat cukup baik sehingga harus di support," tambahnya.

Wonosobonews.com - Visitasi dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jateng berlangsung di Pendopo Bupati Wonosobo, Selasa (31/10).

Andang Wardoyo selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Wonosobo One menerima tim Visitasi Monev keterbukaan informasi publik oleh KIP Jawa Tengah.

Dalam sambutan yang yang disampaikannya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi pedoman bagi Pemkab Wonosobo dalam melaksanakan tugas.

“Pemkab Wonosobo selalu berkomitmen menjalankan pemerintahan secara terbuka dan menjadikan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam setiap kebijakan yang diambil,” ujarnya.

Tambah Andang, terdapat 5 Badan Publik di Kabupaten Wonosobo yang lolos ke tahap visitasi oleh Tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Pemerintah Kabupaten Wonosobo, RSUD Setjonegoro, Desa Bumiroso Watumalang, Desa Gunung Tawang Selomerto, dan Desa Maduretno Kalikajar.

Berdasarkan pandangannya, tahapan yang telah dilalui merupakan langkah untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pelayanan yang dilakukan. Inovasi dan digitalisasi layanan menjadi komitmen Pemkab Wonosobo. 

Setiadi selaku Wakil Komisioner KIP Jawa Tengah juga menyampaikan bahwa, adanya perjuangan, kerja keras, sinergi, dan kolaborasi dalam mewujudkan kemudahan akses dan keterbukaan informasi. 

“Pemkab Wonosobo bersama stakeholder lainya sudah bekerja keras dan sudah sadar dengan keterbukaan informasi, maka masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi, selain itu etalase potensi daerah juga mudah di akses sehingga membuka peluang-peluang kedepannya,” jelas Setiadi.

Lebih jauh, Komisioner KIP mengatakan, Kabupaten Wonosobo lolos untuk melaksanakan tahapan uji publik, maka jika berhasil mempertahankan predikat Informatif kedepannya dapat menjadi role model daerah lain. Sehingga semangat dalam menyajikan keterbukaan informasi publik juga akan semakin meningkat.