Wonosobonews.com - Kepolisian Resor (Polres) Wonosobo, Jawa Tengah, memberikan bantuan sosial kepada warga Desa Ropoh, Kecamatan Kepil, yang menjadi korban bencana angin puting beliung beberapa hari lalu.

Kapolres Wonosobo, AKBP Donny Lumbantoruan, menjelaskan bahwa bencana tersebut menyebabkan puluhan rumah rusak, pohon tumbang, dan akses jalan terputus. Hal ini menyulitkan kehidupan warga di daerah tersebut.

Sebagai bentuk kepedulian, Polres Wonosobo menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan kebutuhan darurat lainnya. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang sedang berjuang bangkit pascabencana.

"Kami dari Polres Wonosobo ingin menunjukkan kepedulian dan kehadiran kami di tengah masyarakat. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan kesulitan saudara-saudara kita yang terdampak bencana," kata AKBP Donny.

Selain memberikan bantuan, tim dari Polres Wonosobo juga membantu warga membersihkan puing-puing akibat bencana dan mengevakuasi barang-barang berharga. Kolaborasi antara polisi dan warga menciptakan suasana gotong royong yang kental di lokasi bencana.

Bencana ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem, terutama saat musim hujan.

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor jika terjadi situasi darurat. Ia berharap bantuan ini dapat membantu warga Desa Ropoh kembali bangkit dan menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

Wonosobonews.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo kembali menunjukkan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan transparan melalui partisipasi aktif dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 21 November 2024, dan diinisiasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Mengangkat tema "Pemerintahan Terbuka dan Akuntabel untuk Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Kebijakan Publik", Uji Publik ini menjadi ajang penting dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagai bagian dari tahapan akhir Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Uji Publik ini bertujuan untuk menentukan pemeringkatan badan publik dalam kategori Informatif, Menuju Informatif, dan Cukup Informatif. Pemberian penghargaan untuk pemeringkatan keterbukaan badan publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan setelah evaluasi selesai.

Plt. Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, hadir langsung sebagai tim presentasi mewakili Pemkab Wonosobo. Dalam paparan yang disampaikan, Albar menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan Badan Publik yang terbuka, serta pelayanan informasi publik yang inklusif dan implementatif. Selain itu, ia juga memaparkan tentang kebijakan penyediaan badan publik yang terbuka, dukungan regulasi, anggaran, dan penggunaan teknologi informasi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan informatif.

“Komitmen Pemkab Wonosobo tidak hanya perubahan menjadi daerah yang terbuka dan informatif. Wonosobo juga berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan inklusif (accessible for all),” paparnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo, yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ia berharap, dengan keterbukaan informasi yang terus ditingkatkan, tata kelola pemerintahan dapat semakin transparan dan akuntabel, membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Wonosobo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo Wonosobo, Fahmi Hidayat, turut memperkenalkan berbagai inovasi dan digitalisasi yang telah dilakukan Pemkab Wonosobo dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik. Fahmi menjelaskan bahwa salah satu inovasi penting yang telah diterapkan adalah SOBOPEDIA, portal informasi terintegrasi yang bekerja sama dengan seluruh PPID Pelaksana. Selain itu, Pemkab Wonosobo juga telah memanfaatkan sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

“Layanan Informasi Inklusif Website Pemkab Wonosobo telah menerapkan fitur ramah disabilitas dalam layanan pengaduan masyarakat di Lapor Bupati Wonosobo, juga manajemen data dan informasi melalui berbagai platform seperti gardu perencanaan, satu data Wonosobo, dan open data. Membangun Data dari Desa dengan Open SID. Selain itu juga adanya Upaya Membangun Keamanan Informasi,” ujar Fahmi.

Digitalisasi ini menunjukkan komitmen Pemkab Wonosobo untuk tidak hanya menyajikan informasi yang transparan, tetapi juga inklusif, agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses layanan dan informasi secara mudah dan efektif.

Dengan adanya sistem yang ramah disabilitas dan berbagai platform informasi terbuka, Pemkab Wonosobo berharap dapat membangun kepercayaan masyarakat yang lebih kuat, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan bersama.

Wonosobonews.com - Sebanyak 24 siswa Bintara Polri dari Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Tengah memulai program latihan kerja di Polres Wonosobo pada Senin, 11 November 2024. Program ini dijadwalkan berlangsung selama satu bulan.

Kepala Korps Siswa (Kakorsis) SPN Polda Jateng, AKBP Ahmadi, meninjau langsung pelaksanaan program ini pada Kamis, 21 November 2024. Ia memastikan program berjalan sesuai rencana dan mendukung pengembangan kemampuan para siswa.

“Kami berharap latihan kerja ini dapat melatih siswa menghadapi berbagai situasi di lapangan, khususnya dalam menjalankan tugas di kewilayahan,” ujar AKBP Ahmadi.

Kapolres Wonosobo, AKBP Donny Lumbantoruan, menyatakan bahwa Polres Wonosobo berkomitmen memberikan pelatihan terbaik meskipun waktu yang tersedia terbatas.

“Meski hanya satu bulan, kami akan memaksimalkan program ini agar siswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang berguna untuk tugas mereka kelak,” ungkap AKBP Donny.

Selama program berlangsung, para siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan ditempatkan di berbagai bagian operasional Polres Wonosobo, seperti reserse, lalu lintas, dan pelayanan masyarakat. Pembagian ini bertujuan untuk memperkenalkan tugas di setiap fungsi kepolisian.

“Para siswa akan mendapatkan pengalaman langsung di berbagai fungsi agar siap bertugas di unit manapun di masa depan,” tambah AKBP Donny.

Dalam arahannya, AKBP Ahmadi menekankan pentingnya menjaga sikap dan integritas selama program.

“Kami tekankan kepada siswa untuk selalu mematuhi aturan yang ada dan menjaga integritas, baik selama latihan kerja maupun setelahnya,” tegasnya.

Program latihan kerja ini merupakan salah satu langkah SPN Polda Jateng untuk mempersiapkan siswa Bintara Polri menghadapi tantangan di dunia nyata dan mendukung profesionalisme di setiap tugas yang diemban.

Wonosobonews.com - Kasus perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo terus berkurang secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Kepala Dinas PPPKBPPA Kabupaten Wonosobo, Dyah Retno Sulistyowati, menyampaikan bahwa angka kasus ini telah menurun hingga 50 persen setiap tahun sejak 2018.

“Alhamdulillah, data perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo dari 2018 hingga 2023 menunjukkan penurunan drastis. Terbaru, hingga Oktober 2024, tercatat ada 222 kasus, dan kami berharap angkanya tidak bertambah,” kata Dyah.

Pada 2018, tercatat 2.109 kasus perkawinan anak. Angka ini berkurang menjadi 2.018 kasus pada 2019, lalu turun drastis menjadi 968 kasus pada 2020. Penurunan terus berlanjut pada 2021 dengan 479 kasus, 2022 sebanyak 397 kasus, dan 380 kasus pada 2023.

Dyah menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama banyak pihak melalui edukasi dan kampanye pencegahan. Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita, juga memberikan pengaruh besar.

“Target kami pada 2025 adalah menurunkan kasus hingga 50 persen dari jumlah tahun ini. Jika perkawinan anak terus menurun, stunting dan kemiskinan juga akan berkurang,” tegas Dyah.

Ia berharap kegiatan seperti bedah data dapat membantu pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak untuk memperkuat upaya pencegahan. Dyah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama mencapai target tersebut.

Wonosobonews.com - Penundaan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 menjadi sorotan tajam Serikat Buruh Wonosobo. Ketua Serikat Buruh, Andreas Suroso, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakpastian yang dirasakan para buruh terkait pengumuman yang semula dijadwalkan pada 21 November 2024.

"Kami melihat pemerintah belum siap. Buktinya, hari ini yang ditunggu buruh seluruh Indonesia, terutama UMP, seharusnya sudah turun, tapi belum. Kami mendapatkan informasi disuruh menunggu sampai batas waktu belum ditentukan. Ini artinya pemerintah masih ragu," ungkap Andreas saat dihubungi, Kamis 21 November 2024.

Menurut Andreas, penetapan UMP menjadi langkah krusial untuk menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Wonosobo. Meski enggan menyebut angka spesifik yang diinginkan, pihaknya menyatakan bahwa perhitungan UMK Wonosobo akan mengacu pada keputusan UMP yang dikeluarkan pemerintah pusat.

"Pada intinya, kami aliansi buruh Kabupaten Wonosobo mengikuti keputusan Kemnaker. Semoga secepatnya ditetapkan, sehingga kami bisa menghitung besaran UMK kabupaten," tambahnya.

Andreas juga menyoroti metode perhitungan upah minimum yang diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, yang menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Perhitungan upah minimum menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Contohnya sekarang, pertumbuhan ekonomi 4,95 persen dan inflasi sekitar 1,76 persen. Jadi, kenaikan kalau kami hitung-hitung masih sangat kecil, belum ada titik temu," jelasnya.

Selain itu, inde ks alpha yang digunakan dalam formula, yang berkisar antara 0,2 hingga 0,8, menurutnya memberikan ruang kenaikan yang terlalu kecil dan sulit diterima buruh.

Meskipun penundaan ini berlangsung di tengah situasi politik nasional, Andreas berharap hal tersebut tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Ia menekankan pentingnya kecepatan penetapan UMP untuk memastikan pengajuan UMK kabupaten berjalan sesuai jadwal.

"Harapannya, pada akhir November UMP sudah diumumkan karena kami harus mengajukan rekomendasi dari Bupati ke Gubernur. Semoga 1 Desember 2024 sudah ada SK Gubernur," tandasnya.

Serikat Buruh Wonosobo juga menyatakan siap mengikuti arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serikat buruh. Dalam proses perumusan UMK nantinya, mereka berharap pemerintah kabupaten dan provinsi dapat mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) serta memastikan buruh mendapat upah yang adil dan proporsional.

Penundaan ini, meski menjadi tantangan, membuka peluang untuk mengevaluasi kembali kebijakan upah minimum agar lebih relevan dengan kebutuhan buruh di daerah. Andreas berharap proses ini menghasilkan keputusan yang berkeadilan bagi seluruh pihak.