wonosobonews.com - Belakangan, harga berbagai jenis komoditas beras mengalami lonjakan signifikan, dengan rentang harga antara Rp 15 ribu hingga Rp 18 ribu per kilogram, tergantung pada spesifikasinya. Pemerintah mengkhawatirkan bahwa kenaikan harga beras ini akan berkontribusi pada angka inflasi daerah.

"Inflasi Wonosobo saat ini berada di angka 2,61 persen, sejalan dengan persentase nasional pada tahun 2023. Dari berbagai faktor penyebab inflasi, komoditas beras sendiri menyumbang sebesar 0,5 persen dalam data nasional," ungkap Wakil Bupati (Wabup) Wonosobo, Muhammad Albar.

Albar menekankan pentingnya pemantauan terus-menerus oleh pemerintah terhadap kondisi pasar. Mahalnya kebutuhan pangan, khususnya beras, dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan berpotensi meningkatkan tingkat inflasi.

"Intervensi pemerintah bersama Bulog telah dilakukan untuk memantau kondisi lapangan dan menjaga agar harga beras tetap stabil. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang signifikan," tambahnya.

Menanggapi lonjakan harga pangan yang meliputi beras, daging ayam, telur, cabai, dan sejumlah komoditas lainnya, pemerintah telah mengadakan rapat koordinasi intensif bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Sebagai respons atas situasi ini, pemerintah menggelontorkan berton-ton beras dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersama Bulog. Beras tersebut disuplai ke beberapa toko di sejumlah pasar, termasuk Pasar Induk Wonosobo.

"Menghadapi bulan puasa dan lebaran, kami akan melaksanakan operasi pasar. Jika harga beras belum terkendali, kami akan turun ke lapangan bersama Bulog. Kami juga akan menggelar pasar murah di beberapa titik menjelang lebaran untuk membantu masyarakat," jelas Wabup Albar.

Sementara itu, Albar juga mengimbau agar masyarakat tidak panik menghadapi kenaikan harga pangan. Pemerintah telah memberikan subsidi untuk beras berkualitas dengan harga maksimal hanya Rp 10.900 per kilogram, sehingga diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau

wonosobonews.com - Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) turut melakukan pantauan langsung terhadap harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Wonosobo. Tujuan dari pantauan ini adalah untuk memastikan ketersediaan barang yang memadai menjelang bulan Ramadan.

"Waktu ini, kita bersama tim ini ingin memastikan sejauh mana ketersediaan barang di pasar. Apakah menjelang bulan puasa ini barang-barang itu tersedia atau langka," ungkap Albar, Rabu (6/3/2024).

Albar didampingi oleh Sekretaris Daerah One Andang Wardoyo dan Kepala Gudang Bulog Wonosobo, Dodi Herdiansyah. Mereka secara langsung melihat harga-harga kebutuhan pokok yang dijual di pasar.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan setelah bertemu dengan beberapa pedagang, ketersediaan bahan pokok masih terpenuhi. Harga beberapa komoditas, terutama beras, mulai menurun.

"Untuk harga beras premium sudah mulai ada penurunan. Yang tadinya harga beras (medium) sampai Rp 16.000, sekarang sudah Rp 15.500," jelasnya.

Meskipun begitu, beberapa komoditas lain, seperti gula dan minyak, mengalami kenaikan harga meski tidak signifikan. "Kenaikannya antara Rp 500 sampai Rp 1000. Ya kenaikan yang wajar," tambahnya.

Romadhon, seorang pedagang sembako di Pasar Induk Wonosobo, juga mengkonfirmasi bahwa harga beras dari Bulog stabil di Rp 10.900, namun beras lokal mulai mengalami penurunan harga.

Sekda One Andang Wardoyo menambahkan bahwa hasil pantauan ini akan digunakan untuk melakukan pemetaan bersama TPID guna mencari solusi jika terjadi kelangkaan kebutuhan pokok di pasar.

"Kita lihat ketersediaannya seperti apa, harganya tinggi atau tidak. Karena yang paling penting itu ada ketersediaan, dan masyarakat masih bisa membeli dengan harga cukup terjangkau," tutupnya

wonosobonews.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo, Supriyadi, mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengalami penurunan pada tahun 2023, turun menjadi 15,58 persen dari 16,17 persen pada tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan pergeseran posisi Kabupaten Wonosobo dari peringkat 34 menjadi peringkat 33 di Provinsi Jawa Tengah.

"Sejak tahun 2019, kita berada di posisi 34. Tahun 2023, kita naik ke peringkat 33 di Jawa Tengah," ungkap Supriyadi.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berhasil mencapai target angka kemiskinan yang berkisar antara 14,75 hingga 15,62 persen. Sementara untuk tahun 2024, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi antara 14,5 hingga 15,08 persen.

Supriyadi menjelaskan bahwa untuk memperoleh data kemiskinan yang akurat, pemerintah setempat telah melakukan verifikasi ulang data mikro P3KE dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) guna memastikan relevansinya dengan kondisi riil di Kabupaten Wonosobo.

"Dari hasil verifikasi tersebut, beberapa desa telah menetapkan sasaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayahnya, dengan Kecamatan Kepil dan Kertek masih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi," jelasnya.

Selain itu, beberapa kecamatan bahkan telah berhasil mengangkat seluruh penduduk miskin ekstrem menjadi kategori miskin, menunjukkan progres dalam penurunan kemiskinan.

Untuk mengurangi angka kemiskinan, Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan berbagai program, termasuk Gerakan Entaskan Kemiskinan Menuju Sejahtera (Gerimis Mesra) yang melibatkan kolaborasi multipihak dan berbagai program bantuan sosial seperti bantuan bagi lansia, balita stunting, dan keluarga miskin.

"Program ini akan terus dilanjutkan pada tahun 2024 dengan harapan dapat membawa dampak positif yang lebih besar terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo," tutupnya.

wonosobonews.com - Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, menegaskan peran strategis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pertumbuhan ekonomi daerah, yang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka pelatihan manajemen usaha dan keuangan bagi UMKM di Wonosobo.

"Sektor UMKM adalah potensi yang harus diberdayakan dan dikembangkan. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan bisnis, termasuk dalam hal pengelolaan dan pembukuan keuangan, menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan," ujar Muhammad Albar.

Dalam konteks ini, kurangnya perhatian terhadap pengelolaan keuangan menjadi permasalahan yang sering ditemui di kalangan pelaku usaha, sehingga penting bagi mereka untuk memberikan perhatian lebih intensif terhadap hal tersebut.

Menurutnya, pelatihan ini memberikan tambahan wawasan kepada para pelaku UMKM sehingga pengelolaan bisnis dapat dilakukan secara sistematis dan profesional, dengan harapan dapat memperkuat multiplier effect terhadap perekonomian daerah.

"Pada tahun 2023, UMKM di Wonosobo telah menyerap 108.049 tenaga kerja dan memberikan kontribusi sebesar Rp2,7 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)," tambahnya.

Pelatihan ini diharapkan menjadi pijakan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dan membawa dampak positif terhadap perekonomian daerah, dengan turunnya angka pengangguran dan kemiskinan di Wonosobo.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Wonosobo, Kristiyanto, menjelaskan bahwa pengelolaan manajemen usaha sangat penting dalam setiap konteks internal perusahaan atau pelaku usaha untuk menjalankan usaha secara terukur dan terkontrol.

"Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen usaha, diharapkan para pelaku UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung kejayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Wonosobo," ungkap Kristiyanto.

Pelatihan ini diikuti oleh 45 Pelaku UMKM se-Kabupaten Wonosobo dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam melakukan pembukuan terhadap tata kelola keuangan, yang diharapkan dapat membawa UMKM ke arah kemajuan yang lebih baik.

wonosobonews.com - Senin, 4 Maret 2024, Tim Penyidik Polres Wonosobo telah melimpahkan kasus dugaan Pelanggaran Pemilu yang melibatkan tersangka Anggota KPU Kabupaten Wonosobo, Riswahyu Raharjo, kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo.

Lukman Akbar Bahtiar, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan sekaligus PLH Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Wonosobo, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memeriksa berkas tersebut dalam waktu tiga hari.

"Tadi Tim Gakkumdu penyidik Polri dan Bawaslu telah menyerahkan berkas tahap satu. Kami langsung kebut untuk memeriksa berkas karena waktu hanya tiga hari," kata Lukman.

Setelah memeriksa berkas secara menyeluruh, Kejaksaan Negeri Wonosobo akan menentukan langkah selanjutnya, termasuk penentuan sikap pada hari Rabu mendatang.

Lukman menjelaskan bahwa penyerahan tahap satu bertujuan untuk meneliti secara detail berkas hasil pemeriksaan penyidik. Setelah itu, jika berkas sudah lengkap (P21), akan dilakukan pelimpahan tahap dua, yang melibatkan penyerahan barang bukti serta tersangka dari penyidik polres.

"Nanti dalam jangka waktu lima hari ini, akan kita terima tahap dua. Tersangka kita periksa termasuk barang bukti. Kalau sudah lengkap, kita siapkan untuk dilimpahkan ke pengadilan," tegasnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Riswahyu Raharjo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Wonosobo pada 29 Februari 2024. Riswahyu diduga mengkoordinir 10 PPK untuk mendukung paslon tertentu dengan iming-iming uang suap senilai Rp252,5 juta.

Kapolres Wonosobo, AKBP Donny Sardo Lumbantoruan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk rekaman CCTV, rekaman suara, dan amplop-amplop yang diduga berisi uang suap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam kasus ini, Riswahyu diduga menginisiasi rencana tersebut dan menggelar dua pertemuan di sebuah kafe hotel di Wonosobo pada bulan Januari dan Februari 2024. Modus operandi yang dilakukan adalah memberikan uang kepada PPK untuk mendukung paslon tertentu.

Donny menyatakan bahwa berkas kasus akan segera dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Wonosobo untuk proses lanjutan.