Wonosobonews.com - Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menilai Program Bangga Kencana sebagai program strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan generasi masa depan. Program ini menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat menjadi narasumber Roadshow Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting dalam Rangka Hari Ibu 2023, Senin (13/11/2023) di Pendopo Selatan.

“Kompleksitas stunting mengharuskan kita semua untuk berkolaborasi secara berkesinambungan, dan semakin menguatkan sinergi bersama, sehingga mampu menurunkan prevalensi stunting di Wonosobo secara signifikan,” ungkap Afif.

Menurutnya, suksesnya Program Bangga Kencana dan penanganan stunting, hanya dapat diselesaikan dengan konvergensi dukungan serta keterlibatan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi dan media (pentahelix).

“Sudah barang tentu diperlukan peran aktif dan komitmen seluruh elemen masyarakat Wonosobo, untuk bersinergi dengan pemerintah dan seluruh stakeholders lainnya dalam penanganan stunting,” tegasnya.

Bupati menekankan, kolaborasi antara pihak menjadi sebuah kunci dalam penanganan berbagai permasalahan di daerah, dalam hal itu peran dari seluruh stakeholders sangat diperlukan dalam menyukseskan Bangga Kencana dan penanganan stunting.

Harapannya kemitraan dan sinergi antara pihak dapat terus dikuatkan, untuk mencapai Wonosobo bebas stunting, mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, serta terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif mencapai Indonesia Emas 2045.

Inspektur Utama BKKBN RI Ari Dwikora Tono menjelaskan bahwa Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) adalah kegiatan penyampaian informasi mengenai program KKBPK. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.

“KKBPK milik BKKBN RI, kini dikemas dalam istilah baru, yaitu Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau disingkat Bangga Kencana,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala DPPPKBPPA Wonosobo, Dyah Retno Sulistiyowati. Ia mengatakan, BKKBN bersama Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Program Bangga Kencana dan Upaya Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Strategis. Kegiatan ini melibatkan semua unsur, mulai dari pemerintah daerah setempat, tokoh agama, serta mitra kerja.

Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mendekatkan Program Bangga Kencana dengan masyarakat dan menghadirkan peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mencegah terjadinya anak stunting di tengah keluarga Indonesia.

“Tujuan kegiatan itu adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga, remaja dan masyarakat terhadap Program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting dengan integrasi edukasi secara efektif, konvergen dan terintegrasi melalui komitmen penentu kebijakan (Stakeholders) dan pemangku kepentingan (mitra kerja) dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten Wonosobo,” ungkap Dyah.

Wonosobonews.com - Sejumlah 607 warga di Kabupaten Wonosobo memperoleh pemasangan listrik gratis dari pemerintah. Pemasangan ini dilakukan untuk meningkatkan akses ke listrik bagi masyarakat melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menjelaskan bahwa program BPBL adalah bukti nyata hadirnya negara. Ia berharap agar semua masyarakat dapat mengakses listrik dengan mudah dan tidak diskriminatif.

"Kita berniat tidak boleh ada satupun rumah yang tidak dialiri listrik. Kalau tidak ada listrik anak-anak tidak bisa belajar dengan baik. Kami targetkan di Indonesia semua rumah tangga harus teraliri listrik tanpa kecuali," ujarnya saat peresmian dan penyalaan pertama program BPBL di Desa Wonoroto, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Kamis (9/11/2023).

Menurut Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI, tahun 2023 telah memiliki 125.000 pemasangan listrik baru di seluruh Indonesia. Provinsi Jateng menerima 15.000 rumah, sedangkan Wonosobo mendapat 607 rumah di 12 kecamatan yang terpasang listrik baru.

"Dari jumlah itu, Kabupaten Wonosobo dan Purworejo tahun ini mendapat alokasi cukup banyak. Di Kecamatan Watumalang misalnya kita pasang untuk 86 rumah di enam desa dan satu kelurahan," katanya.

Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik, Hari Purnomo menyampaikan program ini diberikan gratis pada masyarakat. “Program BPBL ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Dengan pemasangan 900 volt ampere (Va) yang langsung kita subsidi Rp 100.000 per rumah," katanya.

“Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar dapat disampaikan pengaduan kepada Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan contact center 136,” ujar Hari.
Wardoyo, 60, salah seorang penerima manfaat, mengatakan dirinya tak mengeluarkan biaya saat mendapatkan bantuan Program BPBL. "Saya bangga mendapatkan bantuan pasang listrik gratis, bungah (senang)," ujar warga Desa Wonoroto ini.

Wonosobonews.com - Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, mengumumkan bahwa pihaknya akan menambahkan satu unit kendaraan pemadam kebakaran (damkar) pada tahun 2024. Hal ini dilakukan karena kebakaran di Kabupaten Wonosobo masih terus mengalir dan jumlah kendaraan damkar yang dimiliki belum cukup.

"Insyaallah tahun 2024 kita beli lagi satu mobil damkar. Karena mobil damkar itu terbatas. Itu saja sudah tua-tua (umur kendaraan)," terangnya.

Ia mengakui idealnya di setiap eks kawedanan memiliki satu unit kendaraan damkar. Sehingga saat terjadi kebakaran bisa datang dengan tepat waktu dan cepat tertangani. "Karena kondisinya masih sangat terbatas. Jadi terkadang saat kita (damkar) masuk ke lokasi, wah wes rampung," ujarnya.

Berdasarkan fakta tersebut, Afif menyatakan bahwa secara bertahap pada tahun 2024, pihaknya akan menambahkan satu unit mobil damkar. Namun, ia tidak bisa langsung menambahkan di setiap ekskawedanan itu karena anggaran yang dimiliki terbatas.

Sekretaris BPBD Kabupaten Wonosobo Bambang Triyono mengatakan kendaraan damkar sering terlambat datang ke lokasi. Namun bukan berarti pihaknya tidak mengusahakan untuk datang tepat waktu. "Persoalannya,  kendaraan damkar kita sangat terbatas. Kita hanya punya dua unit damkar yang berfungsi, itu saja dipusatkan di kota," terangnya.

Padahal sejauh ini, kebakaran justru banyak terjadi di wilayah pedesaan. Sehingga dengan keberadaan kendaraan yang ada di kota membuat mobilitasnya kurang efektif.

Menurutnya, penambahan armada damkar saat ini sangat dibutuhkan. "Sekarang setiap ada laporan kebakaran, paling cepat bisa datang setengah jam sampai di lokasi. Atau seringnya satu jam baru sampai. Karena ya itu, mobilitasnya masih terlalu jauh," ujarnya.

Wonosobonews.com - Memasuki masa pancaroba atau pergantian antara dua musim perlu diwaspadai. Pasalnya saat masa pancaroba sering terjadi bencana alam yang tidak terduga.

Guna mengantisipasi hal tersebut, BPBD Kabupaten Wonosobo sudah menyiapkan skema menghadapi masa pancaroba.

Sebelumnya, Kabupaten Wonosobo menghadapi masalah kekeringan yang cukup parah, terutama di beberapa wilayah seperti Kecamatan Garung, Sapuran, Kepil, Kalibawang, dan Wadaslintang. Selain itu, bencana kebakaran juga menjadi ancaman bagi masyarakat setempat pada saat musim kemarau.

Namun akhir-akhir ini, hujan sudah mulai turun di beberapa wilayah di Wonosobo. Hujan deras disertai angin kencang, bencana longsor, dan banjir bahkan sempat terjadi di beberapa lokasi.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonosobo, Dudy Wardoyo menyampaikan, di Wonosobo bencana yang sering mengintai saat musim penghujan adalah tanah longsor dan puting beliung.

"Bencana yang sering terjadi ini tanah longsor yang hampir di seluruh wilayah Wonosobo. Kemudian puting beliung sering terjadi di wilayah Kecamatan Wonosobo, Kertek, Kalikajar, Kepil, Sapuran, Watumalang, Mojotengah, Garung, Kejajar," jelasnya kepada Tribunjateng.com, Sabtu (11/11/2023).

Meskipun memiliki wilayah yang terbilang tinggi, bencana banjir juga perlu diwaspadai di Wonosobo.

Beberapa wilayah juga di sering menjadi langganan banjir saat musim penghujan seperti Wilayah Kejajar, Garung, Selomerto, dan Wonosobo.

"Upaya yang telah dilakukan untuk mengantisipasi banjir kita sudah lakukan pengerukan sungai, perbaikan dan pemasangan Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System (EWS), serta koordinasi dengan relawan dan instansi terkait," tambahnya.

Selanjutnya, Dudy menambahkan bahwa beberapa proyek infrastruktur lainnya telah dilakukan untuk membantu memulihkan wilayah yang terdampak bencana. Beberapa proyek tersebut termasuk perbaikan dam Sidojoyo dan Dam Penahan Siwatu, serta pembangunan jalan dan pengerukan sedimen Sungai Luk Ulo.

Menghadapi pergantian musim, Pemkab Demak membuat Kampung Siaga Bencana (KSB), berguna untuk menghadapi bencana yang akan datang.

Kepala Dinas P2PA, Eko Pringgo Laksito, menjelaskan bahwa tujuan pembentukan Kelompok Sadar Bencana (KSB) adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka siap menghadapi bencana apabila terjadi. KSB dibentuk untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta untuk membantu mengurangi dampak bencana jika terjadi.

"Pembentukan kampung siaga bencana adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana," kata Eko kepada Sabtu (11/11/2023).

Menurutnya dengan ada KSB bisa menjadi bekal penting bagi masyarakat untuk melakukan upaya pertama bila terjadi bencana. "Harapannya jika bencana hadir masyarakat sudah siap kesiagaan sehingga tidak banyak jatuh korban, termasuk korban jiwa maupun korban materi," ucapnya.

"Relawan BPBD ini kan tidak di semua desa ada. Pengurus KSB 60 orang insyaallah bisa siap dengan tenaga relawan muda yang terampil menghadapi bencana yang ada," ujarnya.

Wonosobonews.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo komitmen menunjukkan keseriusan dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Wonosobo, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo, berlangsung di Pendopo Selatan pada Jumat (11/11/2023).

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), terutama dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak atau Pilkada tahun 2024. Langkah ini diambil untuk menjamin hak masyarakat dalam partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengatakan, dengan ditandatanganinya NPHD, keseluruhan rangkaian prosesnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.

Bupati meminta penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Mari bersama-sama kita sukseskan seluruh rangkaian dan tahapan Pilkada maupun Pemilu Tahun 2024, sehingga pada akhirnya akan bermuara pada terpilihnya pemimpin yang mumpuni, dengan proses yang bersih sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Dana hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2023 dan 2024, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), mencapai Rp 35.391.263.000 atau lebih dari Rp 35 miliar. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendapatkan hibah sebesar Rp 9.564.000.000 atau lebih dari Rp 9,5 miliar.

Dana tersebut akan disalurkan dalam dua tahap, dengan tahap pertama mengalokasikan 40 persen dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tahun 2023. Sementara itu, tahap kedua akan mengalokasikan 60 persen sisanya dari nilai NPHD dan akan disalurkan pada tahun 2024.

Bupati berharap, dengan pengelolaan anggaran yang tepat, mampu mendorong kelancaran pelaksanaan Pesta Demokrasi Tahun 2024. 

Sementara itu, Ketua KPU Wonosobo, Ruliawan Nugroho menjelaskan, dana hibah itu untuk membiayai tahapan-tahapan persiapan.

Tahapan persiapan diantaranya meliputi pembentukan badan penyelenggara ad hoc, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih dan lain-lain. 

Kemudian tahapan pelaksanaan meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara termasuk membiayai pengadaan logistik pilkada.

"Salah satu syarat utama terlaksananya pilkada, yaitu tersedianya anggaran. Hal ini membuktikan bahwa Pemkab Wonosobo mempunyai komitmen yang sama untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas," terangnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pengajuan proposal dana hibah sebelumnya telah diajukan beberapa waktu yang lalu.

Pengajuan proposal ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo mengenai kebutuhan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wonosobo tahun 2024. Proposal ini akan menjadi dasar penting dalam proses alokasi belanja Hibah Pilkada Tahun 2024 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo.

"Dalam penyusunannya kami sangat mengedepankan prinsip hemat dan efisien, dan juga memahami kondisi keuangan pemerintah daerah. Alhamdulillah, setelah pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, hari ini NPHD pilkada Wonosobo Tahun 2024 dapat ditandatangani,” tandasnya.