Wonosobonews.com - Babinsa Desa Durensawit, Serka Romelan, mewakili Danramil dalam acara penilaian Lomba K3 Masjid yang diadakan di Masjid Baiturrahman, Dusun Kaliduren, Desa Durensawit, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Penilaian lomba ini dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Dewan Masjid Indonesia (DMI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Departemen Agama Wonosobo, serta perangkat Kecamatan Leksono dan Desa Durensawit.

Lomba K3 Masjid menilai tiga aspek utama, yaitu idaroh (administrasi), imaroh (program kegiatan), dan ri'ayah (perawatan fisik dan keindahan). Persiapan matang telah dilakukan oleh Kecamatan Leksono untuk menghadapi penilaian tingkat kabupaten.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Juri menjelaskan bahwa tujuan lomba ini adalah memotivasi pengurus masjid agar selalu meningkatkan pelayanan, terutama dalam hal kebersihan, keindahan, dan kemakmuran masjid. Ia menekankan bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat musyawarah, aktivitas sosial, ekonomi, dan wisata religi, sebagaimana perannya pada masa Rasulullah.

Serka Romelan berpesan kepada takmir masjid dan masyarakat bahwa lomba ini bukan sekadar ajang kebersihan, melainkan untuk menjaga kebersihan masjid secara berkelanjutan. “ini bukan hanyalah lomba tentang kebersihan tetapi untuk selalu menjaga kebersihan masjid kedepannya, kalau masjid terlihat bersih, rapi, dan ramah, tidak menutup kemungkinan bagi orang yang selama ini tidak pernah ke Masjid akan berbondong-bondong pergi ke masjid," katanya.

Melalui lomba ini, diharapkan masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat muamalah yang memakmurkan masyarakat sekitar.

Wonosobonews.com - Mas Mbak Wonosobo kembali menunjukkan peran aktifnya dalam memperkenalkan budaya lokal dengan mendampingi wisatawan asing selama kunjungan ke pengrajin tenun Domba Wonosobo, yang dikenal sebagai Dombos. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Mas Mbak Wonosobo Explore Pengrajin Tenun Dombos, yang bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan tradisi dan ekonomi kreatif di Kabupaten Wonosobo, khususnya di wilayah Dataran Tinggi Dieng, kepada dunia.

Berdasarkan unggahan di Instagram resmi Mas Mbak Wonosobo, para wisatawan diajak untuk menyaksikan langsung proses pembuatan kain tenun yang terbuat dari bulu Domba Wonosobo. Domba ini merupakan hasil persilangan antara domba Texel dengan domba lokal, seperti domba ekor tipis dan domba ekor gemuk, yang memberikan kekuatan dan tekstur khas pada kain tenunan.

Proses pembuatan kain tenun Dombos dilakukan dengan sangat teliti oleh para pengrajin, sehingga setiap helai kain memiliki nilai seni tinggi dan keunikan tersendiri. Melalui kegiatan ini, wisatawan asing tidak hanya lebih memahami budaya lokal, tetapi juga turut mendukung sektor ekonomi kreatif Wonosobo.

Sebagai duta wisata, Mas Mbak Wonosobo berperan penting dalam memperkenalkan tradisi kerajinan tenun kepada dunia, serta menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan wisatawan asing. Mereka bangga bisa mendampingi wisatawan dan mempromosikan keindahan serta nilai dari tenun Domba Wonosobo.

Melalui program ini, diharapkan semakin banyak orang yang mengenal keunikan tenun Dombos dan tertarik untuk mengeksplorasi potensi ekonomi kreatif yang ada di Wonosobo. “Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal!,” ajak Mas Mbak Wonosobo dengan semangat.

Wonosobonews.com - Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) yang jatuh pada 24 September, Kantor Pertanahan Wonosobo mengadakan upacara yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Wonosobo, Agung Basuki. Acara yang berlangsung pada Selasa, 24 September 2024, di halaman kantor ini menjadi kesempatan untuk menegaskan komitmen peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Agung Basuki menjelaskan bahwa peringatan Hantaru juga menjadi pengingat lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam reformasi agraria di Indonesia. "Tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang untuk mengenang diundangkannya UUPA pada tahun 1960. Ini juga menjadi momen untuk memperkuat upaya reformasi agraria di Indonesia," ungkap Agung.

Pada peringatan Hantaru yang ke-64 ini, Agung menekankan pentingnya agraria dan tata ruang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kantor Pertanahan Wonosobo memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa program strategis, termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program yang telah berjalan selama tujuh tahun ini, menurut Agung, memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan nilai ekonomi tanah. Transformasi dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik juga disebutnya sebagai langkah penting untuk mencegah pemalsuan dokumen.

Selain itu, Agung menyoroti program Akses Reforma Agraria (ARA) yang mendampingi masyarakat dalam memanfaatkan potensi usaha lokal untuk meningkatkan perekonomian mereka. Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah agraria dan tata ruang di Wonosobo, sambil menegaskan bahwa Kantor Pertanahan Wonosobo tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain upacara, rangkaian peringatan Hantaru di Kantor Pertanahan Wonosobo tahun ini juga dimeriahkan dengan kegiatan sosial dan siraman rohani bagi para karyawan, yang menambah suasana kebersamaan dan spiritualitas dalam peringatan tersebut.

Wonosobonews.com - Dalam menghadapi tantangan besar dalam dunia pendidikan, para pemangku kepentingan, termasuk Kepala Sekolah dan Penilik, diharapkan mampu memperkuat perannya demi peningkatan mutu dan kinerja pendidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, saat melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Kepala Sekolah serta Penilik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang berlangsung di Pendopo Selatan pada Senin, 23 September 2024.

“Kepala Sekolah memiliki tanggung jawab memimpin dan mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, sementara Penilik Sekolah berperan penting sebagai pendamping satuan pendidikan. Apalagi masih terdapat aspek-aspek dalam pendidikan di Kabupaten Wonosobo, yang harus dibenahi bersama, guna meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi,” ungkap Afif.

Bupati juga berharap setiap komponen yang terlibat dalam pendidikan dapat menjalankan perannya secara proporsional, sehingga tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan optimal. “Kepada para Kepala Sekolah baru, saya instruksikan untuk memulai tugas dengan membuka raport pendidikan, mendiskusikan, dan menyusun langkah-langkah terkait dengan upaya peningkatan literasi, numerasi, karakter, dan iklim kebhinekaan di satuan pendidikan. Saya minta kepada Penilik Sekolah untuk dapat mengoptimalkan perannya, guna mendukung pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan, sehingga perbaikan-perbaikan yang dilakukan dapat terukur dan terarah,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonosobo, Tri Antoro, menjelaskan bahwa pelantikan tersebut melibatkan 27 Kepala Sekolah dan 2 Penilik Sekolah. Ia juga mengingatkan bahwa meskipun Kepala Sekolah dan Penilik mungkin lebih muda dari beberapa guru di satuan pendidikan, mereka harus mampu menempatkan diri dengan baik dan proporsional sebagai cerminan kompetensi kepribadian. “Harus bisa ngemong,” ujarnya.

Tri Antoro menekankan bahwa pegawai harus bersikap adaptif dan akomodatif terhadap perubahan yang membangun, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menggembirakan. “Dengan begitu, baik diri sendiri maupun rekan kerja di sekitar dapat bekerja dengan bersemangat tanpa merasa tertekan. Teruslah bersemangat dan berdedikasi dalam mencerdaskan anak bangsa. Ingatlah bahwa masa depan bangsa kita ada sekolah dan di tangan para pendidik . Mari kita bersama-sama membangun pendidikan yang berkualitas demi kemajuan Kabupaten Wonosobo dan Indonesia,” pungkasnya.

Wonosobonews.com - Produksi rokok dalam negeri yang meningkat belum diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara dari cukai, yang justru mengalami penurunan akibat maraknya peredaran rokok ilegal. Guna menekan peredaran ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Wonosobo terus melakukan sosialisasi secara intensif melalui berbagai platform media, baik digital maupun tradisional. “Sosialisasi dan diseminasi menyeluruh lewat berbagai platform media digital hingga tradisional penting terus dilakukan karena berdampak secara signifikan pada penerimaan negara,” ungkap Fahmi Hidayat, Kepala Diskominfo Wonosobo, dalam acara Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal pada Selasa, 24 September 2024, di Dipayana Resto.

Diskominfo secara rutin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan berbagai pendekatan. Pada tahun ini, sosialisasi lebih difokuskan pada kelompok masyarakat tertentu, termasuk organisasi keagamaan seperti GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Fatayat, Pemuda Rifaiyah, dan Nasyiatul ‘Aisyiah. Melalui kolaborasi ini, diharapkan organisasi-organisasi tersebut dapat berperan sebagai mitra dalam menyebarluaskan informasi dan mendidik masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal. “Saya harap kolaborasi berbasis sinergitas ini efektif menggempur peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat, guna menaikkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat semakin cerdas dalam memilih produk legal serta bijak dalam bertindak dengan tidak mendukung peredaran rokok ilegal," tambah Fahmi.

Pada kesempatan yang sama, Adi Salam, perwakilan Bea Cukai Magelang, menjelaskan bahwa DBHCHT merupakan penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau, yang sebesar 2% dari total penerimaan cukai diserahkan kepada daerah penghasil. Bea Cukai optimis melalui kegiatan kolaboratif seperti ini, masyarakat dapat semakin memahami ketentuan mengenai cukai tembakau dan pentingnya mematuhi regulasi yang berlaku. "Sesuai tugas, kami terus berupaya melakukan penindakan terhadap para pelanggar hukum di bidang cukai, namun peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memutus rantai distribusi rokok ilegal," tegas Adi.

Lebih jauh, sosialisasi mengenai aturan cukai berdasarkan regulasi DBHCHT sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap undang-undang cukai. Cukai merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan besar dalam mendukung pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, tantangan peredaran barang kena cukai ilegal, terutama rokok ilegal, masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani melalui penegakan hukum yang tegas dan koordinasi yang baik antara pihak terkait.

Regulasi DBHCHT menegaskan bahwa dana dari hasil cukai tembakau harus digunakan untuk program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui program edukasi terkait cukai. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih memilih produk yang legal dan bersertifikat cukai resmi, sekaligus memahami risiko hukum bagi pihak yang memperjualbelikan atau mengonsumsi barang kena cukai ilegal. “Dengan memahami ketentuan cukai dan manfaat yang dihasilkan dari DBHCHT, masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam memilih produk legal dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci utama dalam mengurangi peredaran barang kena cukai ilegal serta mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih baik,” imbuhnya.

Dengan adanya kolaborasi ini, Diskominfo berharap peredaran rokok ilegal di Wonosobo dapat ditekan secara signifikan. Masyarakat pun diharapkan semakin sadar akan pentingnya mendukung produk yang legal dan berdampak positif bagi kesehatan serta pembangunan.