Wonosobonews.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus menjalankan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Hingga tahun 2024, sebanyak 3.159 rumah telah diperbaiki di berbagai desa di Wonosobo.

"Pada 2024, kami masih mengusulkan penambahan anggaran untuk memperbaiki 300 unit rumah lagi," kata Kepala Bidang Permukiman, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Wonosobo, Willy Waluyo, saat memantau pembangunan RTLH di Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah, baru-baru ini.

Dari 3.159 rumah yang sudah diperbaiki, sebagian besar menggunakan anggaran dari Disperkim Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan program Bankeupemdes. Selain itu, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat juga berperan penting dalam menyelesaikan ratusan unit rumah.

"Kami memprioritaskan daerah yang terindikasi memiliki kemiskinan ekstrem. Seperti di Desa Slukatan, yang menjadi salah satu titik fokus penanganan," tambahnya.

Desa Slukatan menjadi perhatian khusus karena masih terdapat sekitar 290 rumah tidak layak huni. Dari jumlah tersebut, 201 rumah sudah diperbaiki, sementara 108 rumah masih dalam proses perbaikan.

Program RTLH tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga memastikan rumah dilengkapi dengan fasilitas dasar, seperti jamban sehat.

"Selain atap, lantai, dan dinding, keberadaan jamban sehat juga menjadi salah satu indikator utama dalam verifikasi kelayakan bantuan," tuturnya.

Setiap keluarga penerima bantuan menerima Rp 20 juta, dengan alokasi Rp 17,5 juta untuk material dan Rp 2,5 juta untuk biaya tukang. Masyarakat juga diharapkan memberikan kontribusi swadaya agar perbaikan rumah lebih maksimal.

Yudi, warga Slukatan penerima bantuan RTLH, merasa sangat senang. Pria yang bekerja sebagai tukang bangunan ini mengatakan bahwa rumahnya kini jauh lebih layak dibandingkan sebelumnya.

"Alhamdulillah, ada banyak perubahan setelah bantuan ini. Dinding belakang sudah ditembok, meskipun masih mentah. Untuk menyelesaikannya mungkin masih butuh biaya tambahan, tapi ini sudah jauh lebih baik," katanya saat ditemui di rumahnya.

Program RTLH diharapkan terus meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem seperti Slukatan.

Wonosobonews.com - Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui jajaran Satpol PP terus gencar melakukan pemberantasan rokok tanpa cukai. Operasi ini tidak hanya dilakukan di beberapa kecamatan, tetapi juga menjangkau wilayah perbatasan antara Kebumen dan Wonosobo. Kasi Penindakan dan Penyidikan Satpol PP Kebumen, Suparmi, menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal menjadi perhatian serius bagi mereka. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak rokok tanpa cukai di wilayah Kebumen.

Razia ini dilakukan secara rutin hingga pelosok desa, di mana masyarakat diimbau untuk tidak membeli rokok tanpa cukai, dan para penjual diingatkan untuk hanya menjual rokok bercukai resmi. Suparmi juga memperingatkan bahwa ada ancaman sanksi bagi yang terbukti terlibat dalam peredaran rokok ilegal. "Sanksinya sesuai dengan UU Cukai dan denda tiga kali lipat dari harga cukai itu sendiri," jelasnya.

Operasi pemberantasan rokok ilegal berlangsung pada 2-3 Oktober 2024, menyasar warung dan toko kelontong di Kecamatan Adimulyo, Petanahan, Pejagoan, dan Padureso. Dalam kegiatan ini, Satpol PP Kebumen bekerja sama dengan Bea Cukai, serta melibatkan aparat TNI dan Polri, termasuk petugas dari Satpol PP Wonosobo.

Selama operasi dua hari, berhasil diamankan 30.517 batang rokok ilegal yang terdiri dari jenis sigaret kretek mesin dan sigaret klembak menyan. Perusahaan rokok yang terlibat akan dikenai denda oleh Bea Cukai. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap, Muhamad Irwan, menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Kebumen untuk memperketat operasi pemberantasan rokok tanpa cukai di wilayah tersebut.

Wonosobonews.com - Plt. Bupati Wonosobo, Drs. H. Muhammad Albar, berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diselenggarakan oleh Dirjen Cipta Karya terkait Hibah Konstruksi Air Minum, bertempat di Aula Tirta Aji, Wonosobo, pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Dalam sambutannya, Muhammad Albar menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah. "Saya harap percepatan dalam mewujudkan air minum bersih dan aman melalui NUWSP ini dapat secara riil meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diikuti pertumbuhan perekonomian yang terus meningkat secara positif," ungkap Albar, seperti dilansir dari Instagram @prokompimwsb.

Plt. Bupati berharap program ini tidak hanya meningkatkan kualitas air minum, tetapi juga mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ketersediaan air bersih yang aman merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dampak dari program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Wonosobo. Dengan infrastruktur air minum yang baik, investasi akan semakin banyak masuk, yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian daerah.

Pada kesempatan tersebut, Albar juga mengucapkan selamat bertugas kepada tim pelaksana proyek dan berharap agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ia menekankan pentingnya penyelesaian program National Urban Water Supply Program (NUWSP) sesuai jadwal, sehingga masyarakat dapat segera menikmati manfaatnya.

Di sisi lain, Muhammad Albar menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo siap menerima berbagai masukan yang membangun, yang dianggap penting untuk menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Pemkab berharap mendapatkan arahan konkret dari Pemerintah Pusat dan Dirjen Cipta Karya untuk mendukung upaya mewujudkan 100% akses rumah tangga terhadap layanan air minum yang layak dan aman.

Albar menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab untuk memastikan semua warga Wonosobo mendapatkan akses air minum berkualitas, mencegah masalah kesehatan terkait ketersediaan air bersih. Melalui program NUWSP, Pemkab Wonosobo berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam penyediaan air minum. "Ketersediaan air minum yang layak dan aman adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Plt. Bupati mengajak semua pihak untuk berkomitmen dalam menyelesaikan proyek ini sesuai jadwal yang telah ditentukan dan mengharapkan dukungan dari masyarakat agar program ini berjalan lancar. Pemerintah Kabupaten Wonosobo sangat optimis bahwa dengan kerjasama yang baik, seluruh target yang ditetapkan dalam program ini dapat tercapai.

Wonosobonews.com - AirNav Indonesia sukses meluncurkan Kampung Kasanah (Kampung Sadar Navigasi Harmoni) pada 28-29 September 2024 di Desa Gunturmadu, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-12 AirNav Indonesia ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak.

Acara tersebut dihadiri oleh pejabat penting, termasuk Korbid Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN, Fachrudin, serta perwakilan dari AirNav Indonesia Jakarta dan Manajer AirNav Yogyakarta International Airport (YIA). Hadir pula Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Budaya Wonosobo, Camat Mojotengah, jajaran Forkopimca, Kepala Desa Gunturmadu, dan Ketua TP PKK Gunturmadu, menunjukkan dukungan kuat terhadap inisiatif ini.

Kampung Kasanah menggabungkan pelestarian tradisi lokal dengan edukasi keselamatan penerbangan, sambil memberdayakan masyarakat untuk memaksimalkan potensi desa mereka di bidang pariwisata, agrobisnis, ekonomi kreatif, dan seni budaya. Program ini didesain untuk mendorong masyarakat mengakses regulasi, informasi, inovasi, serta kolaborasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Budaya Wonosobo, Fatonah Ismangil, menyampaikan bahwa Kampung Kasanah tidak hanya memperkaya daya tarik wisata daerah, tetapi juga memainkan peran kunci dalam memberdayakan masyarakat untuk melestarikan tradisi dan mengembangkan ekonomi kreatif lokal. "Program ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas, yang akan meningkatkan potensi ekonomi dan budaya daerah," ujarnya.

Selain menampilkan pertunjukan seni budaya dan pameran UMKM, Festival Balon Udara menjadi salah satu daya tarik utama acara, menambah keceriaan dan menarik pengunjung. Inisiatif ini diharapkan mampu menciptakan kesadaran akan pentingnya regulasi dalam pengembangan budaya dan wisata lokal, menjadikan Kampung Kasanah sebagai daya tarik wisata baru yang akan terus berkembang ke depannya.

Dengan dukungan dari AirNav dan Kementerian BUMN, program ini memberikan dorongan besar bagi Desa Gunturmadu dan Wonosobo secara keseluruhan, menciptakan sinergi antara pelestarian budaya dan inovasi modern untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wonosobonews.com - Dalam rangka mendukung kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan Forum Satu Data di Ruang Rapat Bappeda pada Kamis (3/10/2024). Forum ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar instansi dalam pengelolaan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses.

Sekretaris Bappeda Wonosobo, Agus Dwiatmojo, menegaskan bahwa kebijakan Satu Data Indonesia bertujuan untuk mendukung ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. "Forum Satu Data ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah di Kabupaten Wonosobo dalam hal pengelolaan data. Dengan ketersediaan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses, pemerintah daerah optimis dapat meningkatkan efisiensi perencanaan, pemantauan, serta evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia," ujar Agus.

Forum ini membahas empat poin penting terkait pengelolaan data di Wonosobo. Salah satunya adalah penetapan Daftar Data Kabupaten Wonosobo 2024 sebagai acuan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, pemetaan data dari Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dijadwalkan selesai pada Oktober 2024, yang penting untuk sinkronisasi data antara daerah dan pusat. Penyusunan daftar data untuk tahun 2025 juga dibahas guna mendukung program pembangunan tahun mendatang.

Agus menambahkan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan data pemerintah yang lebih transparan dan efektif. "Dengan komitmen kuat untuk memastikan ketersediaan data yang akurat dan terpadu, kami optimis bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Wonosobo akan semakin efektif dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal," jelasnya.

Perwakilan Diskominfo Wonosobo, Sugeng Riyadi, juga menekankan pentingnya pengelolaan data yang baik dalam mendukung perencanaan pembangunan. Meskipun pengelolaan data sering menghadapi tantangan, Sugeng menjelaskan bahwa tanpa data yang akurat, perencanaan pembangunan akan jauh lebih sulit dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami memahami betul bahwa mengelola data yang bersifat heterogen dari berbagai sektor tidaklah mudah. Namun, kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan data agar data yang dihasilkan dapat menjadi landasan yang valid dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan," tambah Sugeng. Diskominfo, Bappeda, dan Badan Pusat Statistik (BPS) terus bersinergi untuk mewujudkan keterpaduan data yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Wonosobo.

Penetapan daftar data tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari Bappeda, Diskominfo, dan BPS, serta produsen data dari dinas terkait dan Kecamatan Garung serta Mojotengah, menandai komitmen bersama dalam mewujudkan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Wonosobo.