Wonosobonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo memperkirakan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 akan lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan presiden (Pilpres). Ketua KPU Kabupaten Wonosobo, Ruliawan Nugroho, menjelaskan bahwa ada berbagai faktor yang menjadi penyebab berkurangnya minat pemilih dalam pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada 27 November mendatang.

"Jika melihat data KPU, partisipasi masyarakat dalam pilkada cenderung turun dibandingkan pilpres. Banyak faktor yang memengaruhi hal ini. Salah satunya adalah intensitas kampanye yang tidak sepadat pilpres," jelas Ruliawan dalam sebuah acara sosialisasi kampanye pemilu terbuka. Menurutnya, aturan kampanye antara pilkada dan pilpres yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 dan PKPU Nomor 15 juga berkontribusi terhadap perbedaan ini.

PKPU Nomor 13 Tahun 2020 mengatur kampanye pilkada dengan ketat, termasuk pembatasan kampanye akbar yang sebagian besar difasilitasi oleh KPU. Sementara itu, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 memberikan ruang yang lebih besar bagi mobilisasi massa dalam kampanye Pilpres, dengan intensitas kampanye yang jauh lebih tinggi.

“Dalam PKPU 13, debat publik dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) difasilitasi oleh KPU. Serta rapat umum hanya diperbolehkan sekali selama masa kampanye. Sementara dalam PKPU 15, kampanye pilpres lebih fleksibel dan hanya difasilitasi KPU secara terbatas," ujar Ruliawan.

Selain itu, jumlah kandidat dalam pilpres dan pemilihan legislatif yang lebih banyak menciptakan persaingan yang lebih sengit, sehingga mesin politik dari berbagai partai bekerja keras untuk menarik dukungan masyarakat. Sementara, dalam pilkada, jumlah calon yang lebih sedikit menyebabkan kampanye tidak seramai pilpres.

“Kampanye pilpres sering kali lebih hidup karena cakupan nasional dan jumlah peserta yang terbatas. Sementara pilkada lebih terfokus pada wilayah tertentu dengan skala kampanye yang lebih kecil” tambah Ruliawan. Ia juga menekankan bahwa kampanye pilpres lebih terasa hidup karena melibatkan isu-isu nasional dengan cakupan yang lebih luas, sementara pilkada lebih terfokus pada isu-isu lokal dengan skala kampanye yang lebih kecil.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, KPU Kabupaten Wonosobo telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satu langkah yang diambil adalah menyelenggarakan rapat terbatas, di mana kandidat dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam skala kecil, dengan batasan maksimal seribu orang.

“Kampanye terbatas ini diharapkan bisa menciptakan kedekatan antara masyarakat dengan calon kepala daerah, sehingga mereka dapat lebih mengenal program dan visi yang ditawarkan,” ungkapnya.

Selain itu, KPU juga memberikan izin untuk mengadakan satu kali kampanye akbar di lokasi-lokasi strategis seperti alun-alun kota, kecamatan, atau kelurahan, sesuai dengan ketentuan PKPU 13. Kegiatan kampanye tersebut direncanakan berlangsung antara bulan Oktober hingga November 2024.

“Kami berharap strategi ini dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Meski tantangannya lebih besar dibanding pilpres. Kami akan terus berkoordinasi dengan para calon untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan,” tutup Ruliawan.

Dengan pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat dan tetap mengikuti regulasi yang berlaku, KPU Kabupaten Wonosobo berharap dapat memicu antusiasme publik untuk ikut serta dalam Pilkada 2024, meskipun tingkat partisipasinya diperkirakan tidak akan setinggi pilpres.

Wonosobonews.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo berhasil meraih penghargaan kategori baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI berkat komitmen dan capaian dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Penghargaan tersebut diserahkan kepada perwakilan Pemkab Wonosobo pada hari Kamis, 26 September 2024, di Hotel Grand Mercure Jakarta.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2024 adalah 2,75, dengan predikat "Baik". Dalam acara tersebut, BPS mengundang perwakilan dari 5 provinsi, 63 kabupaten, dan 25 kota se-Indonesia untuk menerima penghargaan.

Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu dari 13 kabupaten dan 3 kota di Jawa Tengah yang berhasil meraih penghargaan ini. Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja sama tim yang solid antara Pembina data (BPS), Koordinator data (Bappeda), walidata (Diskominfo), serta produsen data dari Dinas Kesehatan dan Bappeda pada tahun 2024.

Anugerah ini juga mencakup kategori terbaik di tingkat provinsi, di mana DKI Jakarta, DIY, dan Provinsi Bali menduduki posisi teratas. Sementara itu, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tangerang menjadi terbaik di tingkat kabupaten, sedangkan Kota Magelang, Kota Malang, dan Kota Tangerang menjadi terbaik di tingkat kota.

Dalam sambutannya, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa hasil EPSS dan IPS merupakan indikator penting dalam pencapaian Reformasi Birokrasi. "Karena pembangunan statistik nasional adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi semua aktor menjadi penting untuk mendukung keberhasilan statistik" ungkapnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa statistik memiliki peranan krusial dalam pengambilan keputusan. Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada teori yang kuat, yang mengandalkan data dan statistik sebagai alat utama. Tito juga berbagi pengalaman mengenai penanganan inflasi yang menggunakan data sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.

Dengan penghargaan ini, diharapkan Kabupaten Wonosobo terus meningkatkan pengelolaan statistik sektoral demi pengembangan dan kemajuan daerah.

Wonosobonews.com - Desa Talunombo di Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, memiliki potensi ekonomi yang signifikan berkat keberagaman sumber daya alam dan kreativitas masyarakatnya. Sebagian besar penduduk desa ini mengandalkan sektor pertanian dan peternakan. Produksi telur bebek dan budidaya ikan telah berhasil merambah pasar luar kota, termasuk Purworejo dan Yogyakarta.

Dalam sektor pertanian, warga Talunombo tidak hanya mengandalkan hasil panen segar, tetapi juga mengolahnya menjadi berbagai makanan olahan, seperti kripik singkong dan kripik pisang. Produk-produk ini tidak hanya diminati di tingkat lokal, tetapi juga semakin dikenal di pasar yang lebih luas. Selain itu, batik lokal Talunombo menjadi salah satu produk unggulan yang telah menembus pasar internasional, sekaligus memperkuat identitas budaya daerah.

Kerajinan tangan lainnya, seperti besek, juga berkembang di desa ini dengan memanfaatkan banyaknya pohon bambu yang tersedia. Dengan pengelolaan yang baik, potensi-potensi ini diyakini akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Talunombo, meningkatkan taraf hidup mereka, serta memperkuat ekonomi lokal secara keseluruhan.  

Dengan terus menggali dan mengembangkan potensi yang ada, Desa Talunombo berpeluang untuk menjadi contoh sukses dalam pengelolaan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat, menjadikannya sebagai daerah yang berdaya saing tinggi di masa depan.

Wonsobonews.com - Maryatul Kiptiyah (43), yang saat ini menjabat Sekretaris PC Fatayat NU Wonosobo, menjadi calon terkuat Ketua PC Fatayat NU periode 2024-2029. Konferensi Ke-XII akan berlangsung di Gedung Korpri, dan mayoritas pengurus di tingkat Ranting, PAC, dan PC mendukungnya untuk menggantikan Sahabat Haryati yang masa jabatannya akan berakhir.

Kelahiran Magelang pada 5 Januari 1981, Maryatul telah lama berkiprah di Fatayat NU, mulai dari pengurus di bidang Organisasi dan Pendidikan hingga menjabat Sekretaris. Dengan pengalaman dalam pengkaderan, ia telah mengikuti berbagai pelatihan, termasuk PKPNU dan training of trainer di tingkat provinsi.

Maryatul, yang juga seorang hafidzoh, memiliki latar belakang pendidikan di pesantren dan kini menjadi guru ASN di SMP Negeri 2 Selomerto. Ia menegaskan komitmennya untuk berkhidmat di Fatayat NU demi kemaslahatan umat, mengikuti prinsip yang ditetapkan oleh pendiri NU.

"Jika nanti diberi amanah untuk memimpin PC Fatayat NU Wonosobo, maka saya akan melaksanakan visi dan misi organisasi dengan baik. Yakni menguat dan maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia, termasuk perempuan muda NU di Wonosobo," ungkapnya. Ia memahami bahwa Fatayat NU memiliki tujuan membentuk wanita muda yang bertaqwa dan bertanggung jawab, serta berkontribusi pada kerukunan antar umat beragama.

Dalam menghadapi tantangan di Wonosobo, termasuk pemberdayaan perempuan dan pengurangan angka kemiskinan, Maryatul siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi lain untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. "Maka Fatayat NU pun siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan nyekrup dengan PCNU Wonosobo serta Banom NU yang lain untuk bersama-sama ikut mengatasi berbagai persoalan yang ada di daerah ini. Fatayat NU harus berkhidmat untuk masyarakat dan umat," tegasnya.

Wonosobonews.com - Program percobaan pertanian, atau demonstration farm, yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah, memberikan dampak positif bagi petani tembakau di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo.

Tri Istanto, seorang petani dari Desa Candisari, menjelaskan bahwa meskipun biaya tanam tidak turun, hasil panen mereka meningkat. Ia menekankan bahwa pola penanaman yang diperkenalkan oleh Distanbun melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) efektif dalam meningkatkan kualitas tembakau. "Terutama lebih di bibit dan pengolahan lahan. Itu yang terpenting dan petani selalu didampingi" ujarnya.

Pujo Suryanto, petani dari Wonosobo yang juga berpartisipasi dalam program ini, merasakan manfaat serupa. Ia menanam tembakau jenis Kemloko II dan Andong Wilis, dan berkat bimbingan PPL, ia berhasil menghasilkan tembakau berkualitas tinggi. Harga jualnya bervariasi, mulai dari Rp80.000 per kilogram untuk kualitas D, hingga lebih dari Rp100.000 untuk kualitas E dan F.

Program demonstration farm juga menekankan pentingnya pengolahan pascapanen tanpa gula. Banyak petani masih mencampurkan gula ke tembakau dengan keyakinan dapat meningkatkan kualitas dan harga jual. Namun, praktik ini justru menambah biaya pascapanen. Pujo menjelaskan bahwa pengolahan tanpa gula membawa keuntungan lebih. "Kami sudah menerapkan standar tembakau non gula, sehingga walaupun dijemur dengan angin, tanpa matahari, tetap bisa kering," katanya.

Ria Wati, PPL Desa Candisari, menyatakan bahwa program ini mulai mengurangi kebiasaan buruk di kalangan petani. "Sudah mulai berkurang, mereka sudah mulai ikut mengurangi gula. Tetapi harapannya petani, dengan kualitas yang bagus pembeliannya juga tetap bagus," ucapnya.

Ria juga mengakui tantangan yang dihadapi dalam menyebarluaskan praktik ini. Ia menyebut bahwa beberapa petani perlu melihat keberhasilan rekan-rekan mereka untuk mau menerapkan pola baru. Ria berharap program demonstration farm ini dapat berlanjut.  

"Kami baru mengikuti program demonstration farm tahun ini, di Kecamatan Bansari baru pertama kali. Jadi kami harus mengubah pola pikir penggunaan bibit yang masih muda ke yang agak tua, jarak bibit, pokoknya pengolahan lahan dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kami langsung penyuluhan. Dengan demonstration farm seluas 5 hektare ini diharapkan masyarakat bisa mengikuti nantinya," tambahnya.