Wonosobonews.com - Pemenuhan hak dan kewajiban atas informasi publik harus dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas dari semua badan publik kepada masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Plt. Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, saat memimpin Apel Pagi dan Dialog Persiapan Visitasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, Senin, 21 Oktober 2024, di halaman Kantor Diskominfo Wonosobo. Albar menyoroti keberhasilan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan RSUD KRT Setjonegoro yang telah lolos menuju tahapan ketiga monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi, yaitu visitasi yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah. Pencapaian ini menunjukkan kemajuan dalam kesadaran seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap pentingnya keterbukaan informasi untuk mendukung visi Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, Fahmi Hidayat, menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah prasyarat penting untuk memperkuat pengawasan publik. Hal ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses formulasi kebijakan pembangunan. Hak akses terhadap informasi publik tidak hanya dijamin oleh konstitusi, tetapi juga merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
“Sebagai objek dan subjek pembangunan, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal dan mendampingi proses pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menuju good governance dan clean government,” ujar Fahmi.
Pada kesempatan tersebut, Plt. Bupati Muhammad Albar memimpin upacara penghormatan bendera yang juga dihadiri oleh para jurnalis Wonosobo dari Komunitas Jurnalis Wonosobo (KJW). Selain menerima arahan terkait persiapan visitasi penilaian keterbukaan informasi publik (KIP), kegiatan ini menjadi ajang diskusi strategis, membahas sinergi antara pemerintah dan media, serta memberikan laporan perkembangan berbagai inovasi dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Diskominfo Wonosobo.
Momen ini tak hanya menegaskan pentingnya keterbukaan informasi, tetapi juga memperkuat komitmen untuk membangun kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan media dalam mewujudkan tata kelola yang transparan.
