wonosobonews.com - Dalam upaya menggalakkan program ketahanan pangan, Kodim 0707/Wonosobo bekerja sama dengan Perhutani untuk memanfaatkan lahan hutan. Kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi kepada anggota Kodim 0707/Wonosobo untuk bersama-sama mengelola hutan milik Perhutani.

Pada pembukaan acara sosialisasi, Dandim 0707/Wonosobo Letkol Inf Helmy menyampaikan tema "Ketahanan Pangan Bagi Kesejahteraan Prajurit di Wilayah Kabupaten Wonosobo" serta menggarisbawahi pentingnya kegiatan menanam bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

"Menanam pohon merupakan salah satu amal jariyah yang sangat banyak manfaat bisa diperolehnya," ujar Letkol Inf Helmy. "Selain menyelamatkan alam, tanaman juga berkontribusi dalam menjaga kebersihan udara, lingkungan hidup binatang, dan ketersediaan air. Belum lagi buah yang dihasilkan dapat menjadi tambahan pendapatan bagi keluarga."

Helmy juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh anggota Kodim yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Untuk mengatasi hal ini, Kodim 0707/Wonosobo menjalin kerjasama dengan Perhutani agar anggotanya dapat memanfaatkan sebagian kecil lahan yang dikelola oleh Perhutani.

Ayurani Prasetyo, perwakilan Administrator Perhutani Wilayah Kedu, menjelaskan bahwa lahan Perhutani dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Pengelolaan lahan ini harus dilakukan secara gotong royong dan sesuai dengan arahan dari Perhutani.

"Jika anggota Kodim ingin mengelola lahan Perhutani, hal tersebut sangatlah memungkinkan selama mengikuti arahan yang telah ditetapkan," ujar Ayurani. "Dengan adanya pengelolaan ini, diharapkan akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di wilayah Wonosobo."

wonosobonews.com - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kabupaten Wonosobo resmi dibuka pada hari Jumat (16/2/2024). Sebanyak 6.000 siswa tingkat SD, SMP, SMA sederajat akan berlaga dalam ajang olahraga prestisius ini, yang akan digelar selama seminggu ke depan, dari tanggal 19 hingga 24 Februari 2024.

Mengangkat tema 'Transformasi Olahraga Pelajar Dalam Rangka Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila', Popda tahun ini menjadi panggung bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan dan semangat olahraganya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Wonosobo, Musofa, menyampaikan bahwa akan ada 17 cabang olahraga yang dilombakan dalam Popda kali ini. Para juara dalam setiap cabang olahraga akan mewakili Kabupaten Wonosobo dalam Popda Provinsi Jawa Tengah.

"Perlombaan ini tidak hanya terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di beberapa tempat," jelas Musofa.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, mengungkapkan bahwa Popda tahun ini juga menjadi momen untuk mengevaluasi hasil pembinaan prestasi olahraga pelajar di Kabupaten Wonosobo. Dia berharap ajang ini akan menjadi wadah bagi para atlet muda untuk berkembang dan menjadi calon-calon atlet yang berprestasi.

"Saya berharap setiap atlet dapat menunjukkan performa terbaiknya dan membawa nama baik kecamatan atau sekolah asalnya," ujar Bupati.

Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah, instansi terkait, serta pengurus cabang olahraga untuk bekerja sama dalam pembinaan atlet potensial. Dia menekankan pentingnya profesionalisme, sportivitas, dan kepatuhan pada aturan perlombaan bagi semua pihak yang terlibat dalam Popda.

"Dengan semangat dan kerja keras, saya yakin para peserta Popda akan menjadi atlet-atlet terbaik di masa depan, menjadi kebanggaan tidak hanya bagi Wonosobo, tetapi juga untuk Jawa Tengah dan Indonesia," pungkasnya.

wonosobonews.com - Dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Perempuan di Pendopo Selatan pada Kamis (16/2/2024). Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, menegaskan bahwa acara tersebut adalah komitmen konkret pemerintah dalam mengikutsertakan perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

"Musrenbang Perempuan adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan," ungkap Albar, menekankan pentingnya peran perempuan dalam seluruh tahapan pembangunan.

Albar juga mengapresiasi antusiasme peserta Musrenbang Perempuan yang menunjukkan kesediaan perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Wonosobo, Dyah Retno Sulistiyowati, membahas capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Wonosobo tahun 2022, yang menyoroti perlunya peningkatan kesetaraan gender.

"Saat ini, peringkat IPG Kabupaten Wonosobo berada di posisi 20 di Jawa Tengah, namun masih ada kekurangan terutama dalam Indeks Pemberdayaan Gender," papar Dyah.

Selain itu, Kepala Bappeda Wonosobo, Supriyadi, menambahkan bahwa tujuan Musrembang perempuan adalah memperkuat kapasitas perempuan dalam proses perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif.

"Kami percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan merata hanya dapat tercapai jika perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang," tambah Supriyadi.

Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan ini, diharapkan tercipta strategi-strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat Wonosobo. Acara ini juga menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antara perempuan dari berbagai latar belakang.

wonosobonews.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo yang memiliki inisial RR, akhirnya menghadiri panggilan klarifikasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo. Terlapor yang diduga menerima suap dan mengkondisikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelum hari pencoblosan tiba, tiba di kantor Bawaslu pada pukul 15.00, didampingi oleh kuasa hukumnya, Teguh Purnomo.

RR tiba di kantor Bawaslu di Jalan Soekarno Hatta No. 6 Wonosobo, mengenakan baju batik lengan pendek dengan dominasi hitam putih yang dihiasi corak bunga merah dan hijau, sambil didampingi oleh kuasa hukumnya. Saat ditanya oleh para wartawan, RR memilih untuk tidak memberikan komentar dan menyerahkan semuanya kepada kuasa hukumnya.

Teguh Purnomo, selaku kuasa hukum RR, sebelum menjalani klarifikasi oleh Bawaslu, menyatakan bahwa kliennya akan memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bawaslu. "Kami akan memberikan jawaban yang jujur dan sesuai dengan fakta yang ada," kata Teguh Purnomo kepada wartawan.

Teguh menambahkan bahwa terkait dugaan pengkondisian terhadap PPK dan PPS, mereka tidak ingin membuat kesimpulan terlalu dini. Mereka akan menyerahkan proses tersebut kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kasus ini, sebagaimana dilaporkan sebelumnya oleh komunitas masyarakat Wonosobo bernama Kompilasi pada tanggal 12 Pebruari 2024, menyangkut dugaan penerimaan suap dan aliran uang kepada PPK di 10 kecamatan di Wonosobo serta PPS di 122 desa, dengan tujuan menenangkan Pasangan Calon Nomor 03 pada hari pencoblosan dan penghitungan suara. Pertemuan terkait dugaan suap tersebut dilaporkan terjadi di Hotel Cabin Wonosobo pada masa kampanye tanggal 2 Pebruari 2024.

Kasus ini sudah ditangani oleh Sentra Gakkumdu, dan Bawaslu telah meminta keterangan dari 23 saksi, termasuk unsur PPK dan pelapor. Dari hasil penyelidikan, Bawaslu juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 243,5 juta yang diduga dialirkan oleh terlapor RR melalui PPK.

Menurut informasi yang dihimpun oleh Wonosobozone, RR telah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Wonosobo selama dua periode. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Anggota KPU Periode 2018-2023, dan kemudian pada Oktober 2023, ia kembali dilantik sebagai Anggota KPU untuk periode 2023-2027.

wonosobonews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonosobo mengungkapkan bahwa ada potensi untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Wonosobo. Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan dalam proses pemilihan yang terjadi.

Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Wonosobo, Fitrian Puji Istriatno, mengungkapkan bahwa ketiga TPS yang berpotensi dilakukan PSU terletak di Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Wonosobo. Setiap TPS memiliki kesalahan yang berbeda-beda.

"Diantaranya di Kecamatan Selomerto, tepatnya di Kelurahan Selomerto di TPS 9. Potensi PSU muncul karena terdapat seseorang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di luar provinsi, namun mendapatkan lima surat suara," ungkap Fitrian di kantor Bawaslu Wonosobo pada Kamis (15/2/2024).

Selain itu, kesalahan juga terjadi di TPS 3 Kelurahan Sambek, Kecamatan Wonosobo. Di TPS tersebut, terdapat pemilih yang setelah mencoblos kembali lagi ke TPS dan memasukkan surat suara untuk pemilihan presiden.

"Di Kelurahan Sambek TPS 3, terdapat pemilih yang sebelumnya telah memberikan hak suaranya namun kembali ke TPS. Orang yang sama kemudian datang lagi dengan alasan bahwa surat suara untuk pemilihan presiden belum dimasukkan, akhirnya dimasukkan oleh petugas KPPS," jelasnya.

Namun setelah dihitung, jumlah surat suara untuk pemilihan presiden melebihi satu, sedangkan surat suara lainnya sudah sesuai dengan daftar hadir.

Sementara TPS lain yang berpotensi dilakukan PSU adalah TPS 19 Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Wonosobo. Di TPS ini, terdapat pemilih dari luar kecamatan yang diberikan lima surat suara tanpa membawa surat pindah memilih.

"Mekanisme untuk melakukan PSU adalah dengan merekomendasikan kepada KPPS. Selanjutnya, KPPS akan melaporkan kepada penyelenggara di atasnya," tambahnya.

Fitrian menjelaskan bahwa meskipun telah dilakukan saran perbaikan oleh Panwascam Selomerto, masih ada beberapa TPS yang belum mendapatkan saran perbaikan karena informasinya masih baru diperoleh pada dini hari tadi setelah TPS tersebut selesai melakukan proses pemungutan suara.