wonosobonews.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo, Supriyadi, mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengalami penurunan pada tahun 2023, turun menjadi 15,58 persen dari 16,17 persen pada tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan pergeseran posisi Kabupaten Wonosobo dari peringkat 34 menjadi peringkat 33 di Provinsi Jawa Tengah.

"Sejak tahun 2019, kita berada di posisi 34. Tahun 2023, kita naik ke peringkat 33 di Jawa Tengah," ungkap Supriyadi.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berhasil mencapai target angka kemiskinan yang berkisar antara 14,75 hingga 15,62 persen. Sementara untuk tahun 2024, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi antara 14,5 hingga 15,08 persen.

Supriyadi menjelaskan bahwa untuk memperoleh data kemiskinan yang akurat, pemerintah setempat telah melakukan verifikasi ulang data mikro P3KE dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) guna memastikan relevansinya dengan kondisi riil di Kabupaten Wonosobo.

"Dari hasil verifikasi tersebut, beberapa desa telah menetapkan sasaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayahnya, dengan Kecamatan Kepil dan Kertek masih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi," jelasnya.

Selain itu, beberapa kecamatan bahkan telah berhasil mengangkat seluruh penduduk miskin ekstrem menjadi kategori miskin, menunjukkan progres dalam penurunan kemiskinan.

Untuk mengurangi angka kemiskinan, Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan berbagai program, termasuk Gerakan Entaskan Kemiskinan Menuju Sejahtera (Gerimis Mesra) yang melibatkan kolaborasi multipihak dan berbagai program bantuan sosial seperti bantuan bagi lansia, balita stunting, dan keluarga miskin.

"Program ini akan terus dilanjutkan pada tahun 2024 dengan harapan dapat membawa dampak positif yang lebih besar terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo," tutupnya.

wonosobonews.com - Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, menegaskan peran strategis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pertumbuhan ekonomi daerah, yang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka pelatihan manajemen usaha dan keuangan bagi UMKM di Wonosobo.

"Sektor UMKM adalah potensi yang harus diberdayakan dan dikembangkan. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan bisnis, termasuk dalam hal pengelolaan dan pembukuan keuangan, menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan," ujar Muhammad Albar.

Dalam konteks ini, kurangnya perhatian terhadap pengelolaan keuangan menjadi permasalahan yang sering ditemui di kalangan pelaku usaha, sehingga penting bagi mereka untuk memberikan perhatian lebih intensif terhadap hal tersebut.

Menurutnya, pelatihan ini memberikan tambahan wawasan kepada para pelaku UMKM sehingga pengelolaan bisnis dapat dilakukan secara sistematis dan profesional, dengan harapan dapat memperkuat multiplier effect terhadap perekonomian daerah.

"Pada tahun 2023, UMKM di Wonosobo telah menyerap 108.049 tenaga kerja dan memberikan kontribusi sebesar Rp2,7 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)," tambahnya.

Pelatihan ini diharapkan menjadi pijakan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dan membawa dampak positif terhadap perekonomian daerah, dengan turunnya angka pengangguran dan kemiskinan di Wonosobo.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Wonosobo, Kristiyanto, menjelaskan bahwa pengelolaan manajemen usaha sangat penting dalam setiap konteks internal perusahaan atau pelaku usaha untuk menjalankan usaha secara terukur dan terkontrol.

"Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen usaha, diharapkan para pelaku UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung kejayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Wonosobo," ungkap Kristiyanto.

Pelatihan ini diikuti oleh 45 Pelaku UMKM se-Kabupaten Wonosobo dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam melakukan pembukuan terhadap tata kelola keuangan, yang diharapkan dapat membawa UMKM ke arah kemajuan yang lebih baik.

wonosobonews.com - Senin, 4 Maret 2024, Tim Penyidik Polres Wonosobo telah melimpahkan kasus dugaan Pelanggaran Pemilu yang melibatkan tersangka Anggota KPU Kabupaten Wonosobo, Riswahyu Raharjo, kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo.

Lukman Akbar Bahtiar, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan sekaligus PLH Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Wonosobo, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memeriksa berkas tersebut dalam waktu tiga hari.

"Tadi Tim Gakkumdu penyidik Polri dan Bawaslu telah menyerahkan berkas tahap satu. Kami langsung kebut untuk memeriksa berkas karena waktu hanya tiga hari," kata Lukman.

Setelah memeriksa berkas secara menyeluruh, Kejaksaan Negeri Wonosobo akan menentukan langkah selanjutnya, termasuk penentuan sikap pada hari Rabu mendatang.

Lukman menjelaskan bahwa penyerahan tahap satu bertujuan untuk meneliti secara detail berkas hasil pemeriksaan penyidik. Setelah itu, jika berkas sudah lengkap (P21), akan dilakukan pelimpahan tahap dua, yang melibatkan penyerahan barang bukti serta tersangka dari penyidik polres.

"Nanti dalam jangka waktu lima hari ini, akan kita terima tahap dua. Tersangka kita periksa termasuk barang bukti. Kalau sudah lengkap, kita siapkan untuk dilimpahkan ke pengadilan," tegasnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Riswahyu Raharjo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Wonosobo pada 29 Februari 2024. Riswahyu diduga mengkoordinir 10 PPK untuk mendukung paslon tertentu dengan iming-iming uang suap senilai Rp252,5 juta.

Kapolres Wonosobo, AKBP Donny Sardo Lumbantoruan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk rekaman CCTV, rekaman suara, dan amplop-amplop yang diduga berisi uang suap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam kasus ini, Riswahyu diduga menginisiasi rencana tersebut dan menggelar dua pertemuan di sebuah kafe hotel di Wonosobo pada bulan Januari dan Februari 2024. Modus operandi yang dilakukan adalah memberikan uang kepada PPK untuk mendukung paslon tertentu.

Donny menyatakan bahwa berkas kasus akan segera dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Wonosobo untuk proses lanjutan.

wonosobonews.com - Kabupaten Wonosobo tidak hanya dikenal sebagai salah satu kabupaten termiskin, tetapi juga memiliki masalah serius terkait stunting. Namun, dengan komitmen dan kerja keras dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo di bawah kepemimpinan Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar, angka stunting berhasil diturunkan secara signifikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Wonosobo berhasil menurunkan prevalensi angka stunting dari 28,7 persen pada tahun 2021 menjadi 20,22 persen pada tahun 2022, dan kemudian turun lagi menjadi 17,12 persen pada tahun 2023. Penurunan ini menempatkan Wonosobo dari peringkat 34 menjadi peringkat ke-12 di Jawa Tengah.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya keras yang dilakukan, seperti pemberian ASI bagi ibu hamil, pembagian telur dan makanan sehat bagi ribuan balita, serta pembongkaran "jamban helikopter" yang telah dilakukan di Wonosobo.

Dalam tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih bertekad untuk menurunkan angka stunting lebih lanjut sehingga sejalan dengan target nasional sebesar 14 persen. Hanya tinggal 3,12 persen lagi dari target tersebut yang perlu direalisasikan untuk mencapai tujuan tersebut.

"Kami bertekad untuk terus menekan angka stunting agar sejalan dengan target nasional. Ini adalah komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonosobo," ujar seorang pejabat Pemkab Wonosobo.

Dengan kerja keras dan komitmen yang terus menerus, Pemkab Wonosobo optimis dapat mencapai target tersebut dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

wonosobonews.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Salah satu langkah inovatif yang dilakukan adalah dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya untuk memastikan seluruh proses perizinan bisa diurus dengan cepat, mudah, dan nyaman.

Gedung MPP Sabha Mandala Graha yang terletak di Kelurahan Jaraksari, Wonosobo resmi diluncurkan dalam soft launching oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar, untuk selalu dekat dengan rakyat dan memberikan pelayanan yang baik.

Retno Eko Syafariati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonosobo, menjelaskan bahwa MPP ini melibatkan 34 organisasi penyelenggara dari berbagai instansi untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat 43 gerai dengan 1.115 layanan perizinan OSS dan 249 layanan di lua

Dengan adanya akses ke puluhan gerai tersebut, diharapkan seluruh proses pelayanan perizinan dapat menjadi lebih mudah dan cepat. Gedung MPP Kabupaten Wonosobo memiliki dua lantai dengan 25 fasilitas pendukung lainnya, dan telah dipersiapkan dengan optimal mulai dari tata tertib hingga petugas yang berkompeten di masing-masing organisasi penyelenggara.

Selama pembangunan gedung MPP Kabupaten Wonosobo, pemerintah juga melibatkan komunitas disabilitas untuk memastikan adanya sarana prasarana yang ramah bagi difabel di dalam gedung. Jam operasional MPP Kabupaten Wonosobo adalah Senin-Kamis pukul 08.00-15.30, dan Jumat pukul 08.00-10.30.

"MPP ini menjadi pengintegrasian pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan swasta. Sekarang ini sudah berkumpul dengan layanan yang semakin banyak," ujar Retno Eko Syafariati. Dengan langkah ini, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo semakin meningkat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.