wonosobonews.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) bekerja sama dengan Bank Wonosobo, menerapkan Cash Management System (CMS) yang diintegrasikan dengan aplikasi SISKEUDES online. Langkah ini bertujuan untuk mengelola keuangan dan sumber-sumber pendapatan serta kekayaan desa secara efektif dan transparan.

Penerapan transaksi non tunai ini merupakan bagian dari peluncuran sistem Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa yang berlangsung di Pendopo Bupati Wonosobo pada Sabtu (2/3/2024). Langkah ini diambil guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyambut baik kerjasama ini sebagai dukungan yang berharga bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. "Ini menjadi suntikan semangat tersendiri bagi pemerintah desa, dalam membangun desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan keuangan desa yang profesional," ungkapnya.

Menurut Bupati, langkah ini menjadi strategis karena dapat memastikan semua pengeluaran dan pemasukan tercatat secara elektronik, sehingga mendorong terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatur tata kelola keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, administrasi, maupun hukum.

Komisaris Utama PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda), One Andang Wardoyo, menyambut baik langkah pemerintah daerah dalam menerapkan sistem transaksi non tunai. Dia menyatakan bahwa dukungan pemerintah memungkinkan Bank Wonosobo untuk memulai penerapan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan harapan aplikasi ini bisa terus berkembang untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi dan kecepatan dalam layanan perbankan.

wonosobonews.com - Kemacetan parah melumpuhkan arus lalu lintas di jalan provinsi wilayah Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, pada Minggu (3/3/2024) sore. Penyebabnya adalah longsor tebing yang menutup badan jalan, memicu kepadatan lalu lintas.

Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo, Dudy Wardoyo, mengonfirmasi bahwa longsor tersebut terjadi pada pukul 14.30 WIB akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.

"Bencana tersebut terjadi di Jalan Dieng, Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar. Tebing setinggi 10 meter longsor dan menutup badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan dari arah Wonosobo atau sebaliknya," ujar Dudy Wardoyo, dilansir dari Kompas.com.

Kepadatan lalu lintas mencapai dua kilometer, menyebabkan arus kendaraan terhenti selama lebih dari tiga jam sebelum kemudian kembali lancar. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Saat ini, BPBD bersama warga dan instansi terkait tengah berupaya membersihkan material longsoran menggunakan alat berat. Material tersebut berupa tanah dan rumpun tanaman yang harus dibersihkan agar jalur tersebut dapat dilewati kembali dengan aman.

wonosobonews.com - Dalam upaya meningkatkan peluang investasi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mempermudah penerbitan izin usaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Wonosobo, Retno Eko Syafariati, menyatakan pentingnya mematuhi segala ketentuan dalam membangun ekosistem investasi yang legal dan aman. "Penerapan pendekatan berbasis risiko ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif," ujarnya.

Pemkab Wonosobo juga telah menggelar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha. Kegiatan ini dihadiri oleh 200 peserta dan bertujuan untuk mempercepat proses perizinan.

Menurut Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, OSS-RBA memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan sambil mengefisienkan fungsi pengawasan. "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menentukan sejauh mana perizinan diperlukan sesuai dengan risiko usaha yang dimiliki," ungkapnya.

Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat memberikan prioritas dan pengawasan yang lebih intensif kepada usaha dengan risiko tinggi, sementara usaha dengan risiko rendah dapat memperoleh perizinan dengan proses yang lebih sederhana dan cepat.

Albar berharap bahwa kemudahan dalam pengurusan perizinan ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan iklim berusaha di Kabupaten Wonosobo dan turut berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan.

wonosobonews.com - Salah satu program penanganan stunting yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dikenal dengan nama Sobo Hebat Sedulur Selawase. Program ini memberikan dua butir telur per hari selama 90 hari kepada 7.774 anak balita.

Menurut Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, program ini merupakan peluang strategis dalam mengatasi stunting sebagai implementasi nyata dari konvergensi intervensi penanganan stunting. "Kami berharap program ini dapat signifikan menurunkan angka stunting di Wonosobo," ujarnya.

Albar menegaskan urgensi penanganan stunting, tidak hanya untuk mencapai target nasional 14 persen pada akhir 2024, tetapi juga sebagai persiapan untuk membangun generasi emas yang akan membawa kemajuan bangsa.

Berdasarkan data Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi balita stunting di Wonosobo pada tahun 2023 masih sebesar 17,12 persen. Angka ini menunjukkan perlunya upaya bersama dalam memperbaiki pemenuhan gizi masyarakat.

Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Wonosobo, Natalia Haryanti, menjelaskan bahwa selain program Sobo Hebat Sedulur Selawase, Pemkab Wonosobo juga melakukan berbagai upaya lainnya. Salah satunya adalah program Aksi Bergizi yang menyasar remaja putri dengan kegiatan sarapan bersama di sekolah, konsumsi tablet tambah darah, dan aktivitas fisik bersama.

Selain itu, ada juga program Antenatal Care (ANC) Terintegrasi untuk ibu hamil, yang melibatkan pemberian makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal dan pemantauan oleh kader pendamping ibu hamil. Program tersebut juga fokus pada pemantauan persalinan dan pencegahan komplikasi.

Untuk kelompok bayi dan balita, terdapat program seperti Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif selama enam bulan, pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, dan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK). 

Melalui berbagai program ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya keras untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, dengan harapan menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas.

wonosobonews.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo sedang fokus dalam mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Upaya tersebut diperkuat dengan peluncuran aplikasi "BW Go" oleh PT BPR Bank Wonosobo, yang akan digunakan untuk transaksi non tunai di seluruh desa di Wonosobo.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyatakan bahwa peluncuran aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

"Setelah peluncuran transaksi non tunai, mekanisme transaksi tersebut dapat dijalankan secara otomatis, sehingga berdampak pada pemenuhan nilai indikator capaian MCP KPK untuk indikator tertib pengelolaan keuangan desa di tahun 2024," kata Afif.

Afif menekankan pentingnya komitmen bersama dari operator desa, kepala desa, dan para camat dalam menjalankan aplikasi siskeudes online. Operator desa diimbau untuk lebih teliti, disiplin, dan berhati-hati dalam pengelolaan keuangan, karena data yang dimasukkan ke dalam Siskeudes online dapat dipantau oleh APIP, BPKP, dan Kemendagri.

Komisaris Utama Bank Wonosobo, One Andang Wardoyo, menambahkan bahwa implementasi siskeudes Non Tunai akan diterapkan di seluruh desa di wilayah Wonosobo. Siskeudes Non Tunai akan berfungsi sebagai alat transaksi keuangan secara non tunai, terintegrasi dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa.

"Dengan fitur-fitur inovatif, platform ini memungkinkan para pemangku kepentingan di desa untuk melakukan transaksi secara non tunai, menggantikan metode transaksi konvensional yang seringkali rentan terhadap kehilangan dan penyimpangan," jelasnya.

Melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih terjamin, penyimpangan transaksi atau praktik korupsi dapat dihindari, dan tertib administrasi dalam pengelolaan kas desa bisa berjalan dengan baik.