Wonosobonews.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Redianto Heru Nurcahyo, menunjukkan tekadnya untuk memperjuangkan hak-hak kaum difabel di Kabupaten Wonosobo setelah mendengar curhatan inspiratif dari Danti, seorang penyandang disabilitas yang menderita sakit polio pada kakinya sejak usia 5 tahun.

Meskipun menghadapi keterbatasan, Danti memiliki usaha kue kering yang telah memberdayakan tujuh karyawan.

Redianto Heru Nurcahyo bersama pengurus PSI mengunjungi Danti di kediamannya pada tanggal 7 Januari 2024. 

Setelah mendengar cerita dan semangat dari Danti, Heru bertekad untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam hal kesetaraan ekonomi, pekerjaan, dan akses layanan publik.

Heru menyatakan bahwa PSI akan mendukung penuh upaya hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam program pemberdayaan di bidang advokasi untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh difabel.

Visi-misi PSI yang mengusung program anti korupsi dan toleransi sesuai dengan semangat untuk mendukung penyandang disabilitas dalam mencapai kemandirian ekonomi.

"Ya pokoknya kita akan perjuangkan terus hak mereka dalam mendapatkan kemudahan izin usaha, sehingga pegiat UMKM dari penyandang disabilitas ini bisa berkembang," ujar Heru.

Heru juga menyebutkan bahwa PSI akan melakukan pendataan terhadap seluruh penyandang disabilitas di Wonosobo. Mereka akan dibantu untuk memperoleh kemudahan dalam mendapatkan sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

"Kami juga akan kawal terus program-program pemerintah utamanya terhadap para penyandang disabilitas, sehingga apa yang telah dijalankan bisa tepat sasaran," sambung Heru.

Heru menegaskan bahwa PSI akan terus mengawal program-program pemerintah, khususnya untuk penyandang disabilitas, sehingga pelaksanaannya bisa tepat sasaran.

Selain itu, Heru berharap kehadiran PSI di Kabupaten Wonosobo dapat menjadi pengayom dan merealisasikan aspirasi, terutama bagi kaum difabel.

Kedatangan Heru bersama rombongan PSI juga diisi dengan pembelian kue kering produksi langsung dari usaha Danti, semakin memberikan semangat dan optimisme bagi Danti dan komunitas penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Wonosobonews.com - Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kapolres Wonosobo, AKBP Donny Sardo Lumbantoruan, mengungkapkan bahwa kasus narkotika dan psikotropika mencapai 26 kasus pada tahun 2023, meningkat dari 22 kasus pada tahun 2022.terjadi peningkatan jumlah kasus, penyelesaian perkara berhasil mencapai 97 persen, di mana 29 dari 30 kasus telah terselesaikan.

Sementara jumlah tindak pidana kejahatan konvensional yang ditangani oleh Polres Wonosobo pada tahun 2023, mencapai 544 kasus, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 427 kasus.

"Trend kejahatan konvensional pada tahun 2023 naik, berada di angka 544 kasus yang sebelumnya pada tahun 2022 hanya ada 427 kasus," ungkap Donny.

Selain itu, tindak pidana kejahatan transnasional mengalami kenaikan signifikan, mencapai 32 kasus pada tahun 2023, dibandingkan dengan 15 kasus pada tahun 2022. Di sisi lain, kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami penurunan, dengan jumlah kasus menurun dari 5 kasus pada tahun 2022 menjadi 4 kasus pada tahun 2023.

Data tersebut menggambarkan dinamika kejahatan di Kabupaten Wonosobo selama tahun 2023, di mana penanganan tindak pidana narkotika dan psikotropika menjadi salah satu fokus utama pihak kepolisian.

Meskipun terjadi peningkatan, tingkat penyelesaian perkara yang tinggi dapat dianggap sebagai prestasi positif dalam penegakan hukum di bidang tersebut.

Wonosobonews.com - Jalur kereta api nonaktif di daerah Wonosobo, Jawa Tengah, telah mengalami perubahan fungsi menjadi jalan aspal dan dikelilingi oleh perumahan penduduk.

Seiring berjalannya waktu, beberapa jalur kereta api di daerah tersebut telah tidak lagi beroperasi dan mengalami transformasi dalam penggunaannya.

Menurut informasi dari video yang diunggah di akun TikTok @sahlandolan, bekas jalur kereta api di perkampungan Wonosobo ini kini sudah menjadi jalan aspal yang ramai dilalui oleh warga setempat.

Rumah-rumah penduduk telah dibangun di sekitar bekas jalur kereta api tersebut, dan kini tampak seperti jalan perkampungan pada umumnya.

Perubahan ini mencerminkan transformasi infrastruktur yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, di mana jalur kereta api nonaktif kadang-kadang dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan lain, seperti jalan raya atau perkampungan.

Transformasi ini juga mencerminkan dinamika perkembangan masyarakat dan perubahan kebutuhan infrastruktur di berbagai wilayah.

Wonosobonews.com - Kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pentingnya LPPD dan LKPJ dalam menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memang tidak dapat diragukan.

Sekda Wonosobo, One Andang Wardoyo menyampaikan, penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah, guna menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal tersebut, katanya, menjadi prioritas utama dalam penyusunannya, sehingga penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tindak lanjut dan perbaikan kinerja dimasa depan, dapat dilakukan secara efektif.

“Laporan-laporan tersebut menjadi cermin, bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagai Kepala Daerah, serta bagi seluruh perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan, yang menggambarkan kemampuan semua dalam mengelola seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai target-target kinerja yang sudah ditentukan,” katanya.

Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dalam melaporkan kinerja pemerintahan daerah kepada publik.

Penting juga diingatkan bahwa pelaporan ini bukan hanya aspek administratif semata, tetapi juga melibatkan evaluasi kinerja secara substansial. Menciptakan laporan dengan bukti dukung yang akurat dan data yang faktual menjadi kunci untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai capaian dan tantangan yang dihadapi.

Kepala Bagian Pemerintahan, Dwi Saraswati, menyoroti bahwa sosialisasi ini merupakan tahap ketiga, yang mencerminkan serangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan keseragaman persepsi dan pemahaman di kalangan perangkat daerah. 

Adanya keseragaman persepsi akan membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas.

Harapannya adalah agar semua perangkat daerah dapat berkomitmen untuk menyajikan data yang objektif, akurat, dan akuntabel, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi dasar yang kuat untuk evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban kepada publik.

Semoga sosialisasi ini dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah di Kabupaten Wonosobo.

Wonosobonews.com - Seperti yang telah kita ketahui bersama, kota dan kabupaten di Indonesia memiliki dinas kearsipan dan perpustakaan daerah masing masing. Begitu pula dengan Kabupaten Wonosobo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah atau Dinas Arpusda Kebupaten Wonosobo terletak di Jl. Diponegoro No.2 Wonosobo yang didirikan pada tahun 1990 dan berdiri diatas tanah seluas 7.310 M² dan luas bangunan 1.850 M

Sebagian besar pengamatan menyoroti aspek-aspek penting, seperti kondisi fisik gedung, kelengkapan koleksi, kenyamanan, dan pelayanan kepada pengunjung. 

Menyadari keterbatasan sumber daya di kabupaten kecil seperti Wonosobo, seringkali menjadi tantangan untuk meningkatkan layanan dan fasilitas bisa menjadi prioritas yang penting.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti kebocoran atap, ketersediaan buku terbaru, dan pengaturan ruang yang lebih baik, dapat menjadi masukan yang berharga bagi pihak Arpusda untuk melakukan perbaikan atau peningkatan.

Sementara itu, pujian terhadap pelayanan yang ramah dan proses pengadaan kartu anggota yang mudah adalah aspek positif yang layak diapresiasi.

Jika ada forum umpan balik atau saluran resmi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk menyampaikan masukan dan saran, itu bisa menjadi sarana efektif untuk berkomunikasi langsung dengan pihak Arpusda. Dengan demikian, upaya perbaikan dan peningkatan dapat dilakukan secara lebih sistematis.

Kesadaran akan pentingnya literasi di masyarakat, khususnya di daerah yang mungkin masih membutuhkan dorongan lebih lanjut, adalah hal yang krusial. Pemerintah daerah, bersama dengan lembaga-lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan pihak terkait lainnya, dapat bekerja sama untuk mengembangkan program-program literasi yang lebih aktif dan menarik bagi berbagai lapisan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, diharapkan Arpusda Kabupaten Wonosobo dapat terus melakukan perbaikan dan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan literasi masyarakat secara lebih efektif.