Wonosobonews.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan sosialisasi terkait penyusunan berbagai laporan hasil kinerja pemerintah.

Laporan-laporan tersebut, seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023, menjadi prioritas yang harus diselesaikan dalam agenda setahun ke depan.

Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo, menjelaskan bahwa penyusunan dan penyampaian laporan-laporan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah. 

"Laporan-laporan ini menjadi cermin bagi bupati dan wakil bupati dalam menggambarkan kemampuan mengelola seluruh sumber daya untuk mencapai target-target kinerja yang sudah ditentukan. Sehingga laporan-laporan ini harus dibuat dengan sebenar-benarnya. Dengan bukti dukungan yang akurat dan berisi data yang faktual," ungkapnya dalam sosialisasi penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD tahun 2023 di Ruang Mangoenkoesoemo, Kamis (4/1/2024).

One Andang Wardoyo menekankan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melaksanakan tugas ini dengan serius, bukan hanya melaporkan secara administratif, tetapi juga melakukan langkah konkret untuk mencapai kinerja sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kepala Bagian Pemerintahan, Dwi Saraswati, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan tahap ketiga dalam rangka penyusunan laporan-laporan tersebut.

Sebelumnya, telah dilakukan pengumpulan data instrumen untuk penyusunan laporan. Dwi Saraswati menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mengawal proses pengumpulan data, penyusunan laporan, hingga sidang di DPRD.

 Setiap perangkat daerah diharapkan menyajikan data yang lebih objektif, akurat, dan akuntabel agar dalam penyusunan LKPJ dan LPPD, kapasitasnya menjadi lebih akuntabel dan transparan di mata masyarakat.

Wonosobonews.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Redianto Heru Nurcahyo, menunjukkan tekadnya untuk memperjuangkan hak-hak kaum difabel di Kabupaten Wonosobo setelah mendengar curhatan inspiratif dari Danti, seorang penyandang disabilitas yang menderita sakit polio pada kakinya sejak usia 5 tahun.

Meskipun menghadapi keterbatasan, Danti memiliki usaha kue kering yang telah memberdayakan tujuh karyawan.

Redianto Heru Nurcahyo bersama pengurus PSI mengunjungi Danti di kediamannya pada tanggal 7 Januari 2024. 

Setelah mendengar cerita dan semangat dari Danti, Heru bertekad untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam hal kesetaraan ekonomi, pekerjaan, dan akses layanan publik.

Heru menyatakan bahwa PSI akan mendukung penuh upaya hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam program pemberdayaan di bidang advokasi untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh difabel.

Visi-misi PSI yang mengusung program anti korupsi dan toleransi sesuai dengan semangat untuk mendukung penyandang disabilitas dalam mencapai kemandirian ekonomi.

"Ya pokoknya kita akan perjuangkan terus hak mereka dalam mendapatkan kemudahan izin usaha, sehingga pegiat UMKM dari penyandang disabilitas ini bisa berkembang," ujar Heru.

Heru juga menyebutkan bahwa PSI akan melakukan pendataan terhadap seluruh penyandang disabilitas di Wonosobo. Mereka akan dibantu untuk memperoleh kemudahan dalam mendapatkan sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

"Kami juga akan kawal terus program-program pemerintah utamanya terhadap para penyandang disabilitas, sehingga apa yang telah dijalankan bisa tepat sasaran," sambung Heru.

Heru menegaskan bahwa PSI akan terus mengawal program-program pemerintah, khususnya untuk penyandang disabilitas, sehingga pelaksanaannya bisa tepat sasaran.

Selain itu, Heru berharap kehadiran PSI di Kabupaten Wonosobo dapat menjadi pengayom dan merealisasikan aspirasi, terutama bagi kaum difabel.

Kedatangan Heru bersama rombongan PSI juga diisi dengan pembelian kue kering produksi langsung dari usaha Danti, semakin memberikan semangat dan optimisme bagi Danti dan komunitas penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Wonosobonews.com - Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kapolres Wonosobo, AKBP Donny Sardo Lumbantoruan, mengungkapkan bahwa kasus narkotika dan psikotropika mencapai 26 kasus pada tahun 2023, meningkat dari 22 kasus pada tahun 2022.terjadi peningkatan jumlah kasus, penyelesaian perkara berhasil mencapai 97 persen, di mana 29 dari 30 kasus telah terselesaikan.

Sementara jumlah tindak pidana kejahatan konvensional yang ditangani oleh Polres Wonosobo pada tahun 2023, mencapai 544 kasus, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 427 kasus.

"Trend kejahatan konvensional pada tahun 2023 naik, berada di angka 544 kasus yang sebelumnya pada tahun 2022 hanya ada 427 kasus," ungkap Donny.

Selain itu, tindak pidana kejahatan transnasional mengalami kenaikan signifikan, mencapai 32 kasus pada tahun 2023, dibandingkan dengan 15 kasus pada tahun 2022. Di sisi lain, kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami penurunan, dengan jumlah kasus menurun dari 5 kasus pada tahun 2022 menjadi 4 kasus pada tahun 2023.

Data tersebut menggambarkan dinamika kejahatan di Kabupaten Wonosobo selama tahun 2023, di mana penanganan tindak pidana narkotika dan psikotropika menjadi salah satu fokus utama pihak kepolisian.

Meskipun terjadi peningkatan, tingkat penyelesaian perkara yang tinggi dapat dianggap sebagai prestasi positif dalam penegakan hukum di bidang tersebut.

Wonosobonews.com - Jalur kereta api nonaktif di daerah Wonosobo, Jawa Tengah, telah mengalami perubahan fungsi menjadi jalan aspal dan dikelilingi oleh perumahan penduduk.

Seiring berjalannya waktu, beberapa jalur kereta api di daerah tersebut telah tidak lagi beroperasi dan mengalami transformasi dalam penggunaannya.

Menurut informasi dari video yang diunggah di akun TikTok @sahlandolan, bekas jalur kereta api di perkampungan Wonosobo ini kini sudah menjadi jalan aspal yang ramai dilalui oleh warga setempat.

Rumah-rumah penduduk telah dibangun di sekitar bekas jalur kereta api tersebut, dan kini tampak seperti jalan perkampungan pada umumnya.

Perubahan ini mencerminkan transformasi infrastruktur yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, di mana jalur kereta api nonaktif kadang-kadang dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan lain, seperti jalan raya atau perkampungan.

Transformasi ini juga mencerminkan dinamika perkembangan masyarakat dan perubahan kebutuhan infrastruktur di berbagai wilayah.

Wonosobonews.com - Kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pentingnya LPPD dan LKPJ dalam menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memang tidak dapat diragukan.

Sekda Wonosobo, One Andang Wardoyo menyampaikan, penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah, guna menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal tersebut, katanya, menjadi prioritas utama dalam penyusunannya, sehingga penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tindak lanjut dan perbaikan kinerja dimasa depan, dapat dilakukan secara efektif.

“Laporan-laporan tersebut menjadi cermin, bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagai Kepala Daerah, serta bagi seluruh perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan, yang menggambarkan kemampuan semua dalam mengelola seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai target-target kinerja yang sudah ditentukan,” katanya.

Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dalam melaporkan kinerja pemerintahan daerah kepada publik.

Penting juga diingatkan bahwa pelaporan ini bukan hanya aspek administratif semata, tetapi juga melibatkan evaluasi kinerja secara substansial. Menciptakan laporan dengan bukti dukung yang akurat dan data yang faktual menjadi kunci untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai capaian dan tantangan yang dihadapi.

Kepala Bagian Pemerintahan, Dwi Saraswati, menyoroti bahwa sosialisasi ini merupakan tahap ketiga, yang mencerminkan serangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan keseragaman persepsi dan pemahaman di kalangan perangkat daerah. 

Adanya keseragaman persepsi akan membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas.

Harapannya adalah agar semua perangkat daerah dapat berkomitmen untuk menyajikan data yang objektif, akurat, dan akuntabel, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi dasar yang kuat untuk evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban kepada publik.

Semoga sosialisasi ini dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah di Kabupaten Wonosobo.