Wonosobonews.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo sedang mengembangkan infrastruktur inklusi dalam setiap pembangunan gedung layanan publik.
Kepala DPUPR Wonosobo Nurudin Ardianto menyampaikan, prinsip inklusi bertujuan untuk memastikan semua orang dapat memanfaatkan.
Termasuk yang berkebutuhan khusus dapat mengakses dan memanfaatkan gedung-gedung layanan publik dengan mudah dan tanpa hambatan.
Guna memaksimalkan program ini Sosialisasi Perbup No.17 Tahun 2023, tentang Tata Cara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung pada Gedung Layanan Publik berlangsung di Pendopo Wakil Bupati, Kamis (9/11/2023).
“Komitmen kami memastikan seluruh gedung layanan publik di wilayah Wonosobo memenuhi standar aksesibilitas yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/2017," jelasnya.
Aktivitas ini melibatkan kerjasama antara DPUPR Wonosobo dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DPC Wonosobo, serta Kemitraan Indonesia Australia Untuk Infrastruktur (KIAT).
“Upaya ini akan mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap infrastruktur yang ada. Maka Pemkab akan terus berkolaborasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas yang ada di Wonosobo," ujarnya.
Dalam hal yang lebih mendalam, Perbup tersebut mengatur tentang prosedur dan syarat yang harus dipenuhi saat merancang, membangun, dan memelihara bangunan gedung yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk orang dengan disabilitas, wanita, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
"Melalui sosialisasi ini dapat membangun pemahaman yang mendalam tentang inklusi dan pentingnya menciptakan lingkungan inklusif di gedung pelayanan publik,” imbuhnya.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DPC Wonosobo, Maryam Ramadani menjelaskan, HWDI adalah sebuah organisasi yang berfokus pada perlindungan dan mempromosikan hak-hak serta kesejahteraan wanita dengan disabilitas di Indonesia.
Salah satunya melakukan pemantauan terhadap infrastruktur yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
"Selain meningkatkan pemahaman tentang perbup juga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan gedung-gedung layanan publik yang inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Wonosobo," terangnya.
Untuk itu, perlunya dukungan dan partisipasi berbagai pihak pemangku kepentingan dalam upaya menjalankan sekaligus mengawal komitmen tersebut.
"Masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan yang inklusi dan memberi aksesibilitas yang lebih luas untuk kepentingan bersama," tandasnya.
