Wonosobonews.com - Kabupaten Wonosobo kembali meraih prestasi di tingkat nasional dalam upayanya menekan angka kemiskinan ekstrem. Melalui berbagai program yang telah dilakukan, Wonosobo berhasil mendapatkan Dana Intensif Fiskal (DIF) sebesar Rp 6.062.557.000 sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.
Kemiskinan ekstrem menjadi salah satu tantangan nasional hingga tahun 2024, di mana upaya pemerintah meliputi penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran. Kondisi kemiskinan ekstrem sendiri diartikan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan akses informasi. Dalam rangka mengatasi tantangan ini, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan, baik itu pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat dan akademisi.
Upaya serius yang dilakukan oleh Kabupaten Wonosobo dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, dalam acara Rakornas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di Istana Wakil Presiden, Rabu, 18 September 2024. Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, menerima langsung penghargaan tersebut bersama perwakilan dari 9 provinsi dan 15 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Selain menerima penghargaan, Kabupaten Wonosobo juga berhak mendapatkan Dana Intensif Fiskal untuk kategori Daerah Berkinerja Baik dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2024.
Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi yang diterima oleh Wonosobo. "Alhamdulillah, Wonosobo menjadi salah satu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang mendapatkan apresiasi dari pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemerintah Berkinerja baik khususnya dalam penanganan Kemiskinan Ekstrem tahun 2024 sehingga Kabupaten Wonosobo kembali mendapatkan alokasi DIF (Dana Insentif Fiskal) yang langsung diserahkan oleh Bapak Wapres Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden di dampingi Menteri Koordinator PMK, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas," ujar Gus Albar.
Dana sebesar Rp 6 miliar ini akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta penyelesaian masalah kemiskinan di Wonosobo. "DIF tersebut nilai anggarannya berfariatif antara 5 hingga 7 milyard. Dan Kabupaten Wonosobo memperolah DIF Rp. 6 Milyard lebih. Ini tentu harus kita syukuri bersama seiring masih banyaknya (PR) pekerjaan rumah yang harus diperhatikan dan dituntaskan di Kabupaten Wonosobo termasuk infrastrukur. Dan saya kira tidak hanya jalan-jalan yang harus mendapatkan perhatian. Jadi jalan merupakan salah satu bagian infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Wonosobo," tambahnya.
Keberhasilan ini, menurut Gus Albar, adalah hasil dari kerja keras berbagai pihak yang terlibat dalam percepatan pengentasan kemiskinan. "Ini semua tentu atas kerja keras kita bersama kuatnya kepemimpinan, sinegitas, kolabarotif, kebersamaan gotong royong dan seaarengan yang kokoh dari seluruh stakeholder dan seluruh elemen masyarakat," ungkapnya. Untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem di Wonosobo hingga 0% pada tahun 2024, Gus Albar menekankan perlunya kerja sama yang lebih intensif dan komitmen dari semua pihak. "Untuk menuju zero kemiskinan ekstrem di Kabupaten Wonosobo atau 0% tahun 2024 atau setidaknya mendekatinya, maka perlu ditingkakan lagi kerjasama dari berbagai pihak dan komitmen untuk bersungguh-sungguh melaksanakan berbagai upaya yang sudah dicanangkan berdasarkan program-program yang sudah disusun dengan baik dan terarah dan berkelanjutan," tutupnya.
Dengan tambahan dana tersebut, Wonosobo diharapkan dapat terus mempercepat proses pengentasan kemiskinan ekstrem dan membangun infrastruktur yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
