Wonosobonews.com - Untuk mengurangi angka putus sekolah di Wonosobo, Pemerintah Kabupaten mengajukan kembali program sekolah satu atap (satap) atau kelas jauh untuk jenjang SMA. Program ini, yang sebelumnya dinilai berhasil, diharapkan dapat memperbaiki angka rata-rata lama sekolah di Wonosobo, yang pada tahun 2023 tercatat hanya 6,83 tahun, jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Selasa, 13 Agustus 2024
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, menyampaikan bahwa program ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa di daerah terpencil. “Kalau tidak ada terobosan serta kepedulian bersama, akan sangat sulit kita bisa mengejar ketertinggalan ini," ungkap Andang saat rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah.
Usulan ini menjadi semakin mendesak setelah hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 994 siswa SMP berpotensi tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Menurut Andang, ini merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan segera untuk melindungi masa depan generasi muda Wonosobo.
“Kalau ini tidak segera dicarikan solusi, kita dianggap tidak peduli dengan nasib mereka,” tegasnya.
Empat kecamatan, yaitu Kertek, Kalikajar, Kepil, dan Watumalang, diusulkan sebagai lokasi sekolah kelas jauh. Pemilihan ini didasarkan pada kesulitan masyarakat di wilayah tersebut dalam mengakses pendidikan menengah atas akibat kendala jarak dan biaya.
“Kenapa kita usulkan kembali adanya sekolah ini? Karena kita dulu sudah pernah melakukan itu dan sukses," jelas Andang, merujuk pada keberhasilan program serupa sebelumnya yang terhenti akibat perubahan regulasi.
Pemkab Wonosobo telah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk peserta, lokasi, dan anggaran operasional. Namun, kendala utama saat ini adalah mendapatkan izin dari Disdikbud Provinsi Jawa Tengah. Pemkab hanya menunggu persetujuan dari pihak provinsi untuk melanjutkan program ini.
Menanggapi usulan ini, Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Provinsi Jateng, Kustrisaptono, mengakui bahwa pihaknya belum dapat memberikan jawaban pasti terkait izin tersebut. "Sebenarnya visi kita untuk menyelesaikan angka putus sekolah ini sama. Hanya saja, memang kita belum berani mengambil keputusan, karena kerja kita, terutama soal PPDB ini diawasi oleh berbagai pihak," ungkapnya.
Kustrisaptono juga mengusulkan agar diskusi lebih lanjut dilakukan dengan melibatkan lembaga pengawas seperti KPK, Inspektorat, dan Ombudsman. Hal ini untuk memastikan langkah yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku dan efektif dalam mengurangi angka putus sekolah di Wonosobo. Pemkab Wonosobo berharap program ini dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi anak-anak di daerah terpencil untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA, mengurangi beban finansial orang tua, serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Wonosobo yang masih tertinggal.
