Wonosobonews.com - Tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo berhasil diturunkan dari 15,58 persen pada tahun 2023 menjadi 15,28 persen di tahun 2024, dengan kemiskinan ekstrem turun menjadi 1,26 persen. Penurunan ini merupakan hasil nyata dari berbagai langkah kolaboratif yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan di daerah tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang digelar sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi nasional, pada Kamis (5/9/2024), di Bappeda Wonosobo. Wabup Albar menekankan bahwa percepatan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai target 0 persen membutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, terutama dengan memperjelas sasaran intervensi di masing-masing desa.
"Setelah ini, akan ada pertemuan antara camat dan desa untuk mengkaji peta desa. OPD, BUMD, dan BUMN juga harus mengambil peran mereka masing-masing. Semua pihak harus bekerja bersama-sama," ujar Albar.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tahun ini Kabupaten Wonosobo kembali mendapatkan dana insentif fiskal senilai 6 miliar rupiah untuk penanganan kemiskinan dan 5 miliar rupiah untuk stunting. Menurutnya, dana tersebut akan dimanfaatkan seoptimal mungkin guna mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, juga menegaskan perlunya komunikasi lebih intens antara kabupaten dan desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penyusunan panduan agar dana desa bisa difokuskan lebih baik untuk mengurangi angka kemiskinan di setiap desa.
"Tahun ini, ada 47 desa yang mendapatkan dana insentif karena kinerjanya yang bagus. Saya ingin mengarahkan agar intervensi kemiskinan berbasis pada data yang lebih akurat," jelas Andang.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Wonosobo, Harjanto, dalam paparannya, menyatakan bahwa percepatan dan ketepatan intervensi menjadi kunci dalam mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Harjanto juga menjelaskan berbagai program yang telah dilaksanakan untuk mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Wonosobo.
Salah satu program unggulan adalah "Mayo Sekolah," yang fokus pada pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) den gan memberikan beasiswa. Sejak tahun 2022 hingga 2024, program ini berhasil mengembalikan 275 anak ke sekolah.
"Selain Mayo Sekolah, melalui program Kurda, Sobo Hebat Sedulur Selawase, serta Yayasan Diaspora, Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Kabupaten Wonosobo dinilai efektif," kata Harjanto, menutup paparannya.
