Wonosobonews.com - Guru honorer di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Wonosobo terus berupaya memperjuangkan hak mereka untuk memperoleh insentif yang layak. Pada Jumat, 29 November 2024, mereka mendatangi DPRD Wonosobo untuk menyampaikan aspirasi agar alokasi anggaran melalui APBD dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ketua Komisi D DPRD Wonosobo, Suwondo Yudhistiro, mengungkapkan bahwa kondisi sebagian besar dari 1.779 guru honorer sangat memprihatinkan. Sekitar 1.300 guru masih bergantung pada gaji seadanya dari yayasan atau sekolah, sementara hanya sebagian kecil yang telah menerima sertifikasi atau inpassing.
“Kondisi mereka masih sangat memprihatinkan. Gaji yang mereka terima jauh dari cukup. Sehingga mereka meminta perhatian dari pemerintah daerah,” ujar Suwondo.
Namun, harapan untuk mendapatkan insentif melalui APBD tahun 2025 tampaknya belum bisa direalisasikan. Proses penyusunan APBD tersebut telah selesai dan disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada hari yang sama dengan audiensi. Selain itu, ruang fiskal Pemkab Wonosobo terbatas, karena masih ada ratusan guru honorer di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) yang belum terakomodasi dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Meski belum terakomodasi dalam APBD 2025, DPRD Wonosobo berkomitmen mencari solusi. Suwondo menyatakan, DPRD bersama Dinas Pendidikan dan BPKAD akan merumuskan skema insentif khusus bagi guru wiyata bakti Kemenag.
Guru honorer berharap langkah konkret segera diambil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar mereka tetap semangat menjalankan tugas mendidik generasi penerus bangsa.
