PDIP Wonosobo Ajak Semua Partai Politik untuk Pilkada yang Kondusif

Share this Post:
Standard Post with Image

Wonosobonews.com - Bulan Agustus ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Wonosobo untuk Pilkada Serentak 2024.

Namun, hingga saat ini, belum ada deklarasi resmi mengenai pasangan calon di Wonosobo. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wonosobo berharap agar Pilkada kali ini tetap menghasilkan calon tunggal. Ketua Desk Pilkada DPC PDI Perjuangan Wonosobo, Eko Prasetyo HW, berharap petahana Bupati Afif Nurhidayat dapat kembali menjadi calon tunggal dalam Pilkada 2024. Meskipun demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya pesaing. "Ya berharap tetap calon tunggal, tapi kalau misalnya ada lawan ya kita tetap jalan," ujar Eko Prasetyo saat ditemui di kantornya baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa baik ada lawan maupun tidak, PDI Perjuangan tetap siap untuk memenangkan calon yang diusungnya. "Ya kita harus siap meski ada lawan ataupun tidak," tegasnya.

Eko Prasetyo menekankan komitmen partainya untuk merangkul seluruh partai politik demi menciptakan situasi kondusif menjelang pilkada. PDI Perjuangan telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai partai politik. "Kami berjuang untuk merangkul setiap partai, setiap kelompok, dan berbagai elemen masyarakat. Namun, merangkul bukan berarti harus mendapatkan dukungan atau rekomendasi, melainkan menuju kondusivitas," jelas Eko Prasetyo.

Pihaknya tidak akan memaksakan keinginan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh partai. Eko mengaku bahwa komunikasi dilakukan untuk menjaga agar proses pilkada tetap kondusif dan harmonis.

Saat ini, Afif Nurhidayat baru mendapatkan rekomendasi resmi dari NasDem. Sementara itu, partai-partai besar lainnya mulai menunjukkan penerimaan terhadap pencalonan Afif Nurhidayat untuk periode selanjutnya. "Untuk rekomendasi yang sudah selesai, secara resmi baru NasDem. Namun, komunikasi juga sudah berjalan baik dengan Demokrat, Gerindra, Golkar, PPP, dan PKB," ungkap Eko Prasetyo.

Eko menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai rekomendasi merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). "Kadang-kadang DPP harus memastikan partai-partai tersebut tetap sejalan dengan kebijakan pusat. Namun, kami memahami jika di tingkat daerah ada dinamika tersendiri," tutupnya.

 

Share this Post: