Wonosobonews.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo terpilih sebagai salah satu proyek percontohan (pilot project) Penilaian Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Komnas HAM pada tahun 2025. Penetapan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan prinsip-prinsip HAM di pemerintah daerah di seluruh Indonesia, serta menekankan pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap HAM oleh pemangku kewajiban.
Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo, menyambut baik kepercayaan ini dan berkomitmen untuk mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komnas HAM. "Kami berharap terpilihnya Kabupaten Wonosobo sebagai pilot project dapat memacu pengarusutamaan HAM di daerah," ujarnya. Ia menambahkan bahwa momentum ini penting untuk memperkuat langkah Wonosobo dalam menghadapi tantangan dalam mewujudkan kabupaten yang ramah HAM secara menyeluruh.
Kabupaten Wonosobo telah memiliki sejarah panjang dalam mendukung HAM. Pada tahun 2016, Kabupaten Wonosobo mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, yang menjadi dasar hukum dalam penegakan HAM di daerah tersebut. Selain itu, Wonosobo juga pernah menjadi tuan rumah Festival HAM Indonesia pada tahun 2018, serta membentuk Komisi Kabupaten Ramah HAM dengan masa bakti 2018-2021.
Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, yang juga Ketua Tim Penilaian HAM, menyampaikan bahwa penilaian ini bertujuan untuk mengukur secara sistematis kepatuhan pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip HAM. Program ini merupakan prioritas nasional yang disetujui oleh Kementerian PPN/Bappenas, dengan hasil berupa pedoman penilaian HAM terhadap Kementerian dan Lembaga Negara yang akan membantu memastikan keselarasan kebijakan dengan prinsip HAM.
Sebagai bagian dari proses ini, Komnas HAM akan menggelar konsultasi publik dan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk mendapatkan masukan terkait konsep dan indikator penilaian HAM. "Harapannya kegiatan ini menjadi masukan awal terhadap program Penilaian HAM untuk penyusunan naskah Pedoman Penilaian HAM terhadap Pemerintah Daerah dan audiensi dengan Pemerintah Daerah," pungkas Anis.
